Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati politik kebangsaan.
"Ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan meninggalkan politik identitas, sehingga dapat membangun kebhinekaan dan NKRI agar sama sama menyejahterakan masyarakat," kata Airlangga saat jumpa pers di Kantor Golkar, Jakarta, hari ini.
Airlangga menegaskan Golkar dan PKS saling menghargai, dimana Partai Golkar di pemerintahan dan PKS di luar pemerintah.
"Sehingga kita menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan," ujar Airlangga.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap demokrasi ke depan bisa lebih baik dan lebih dewasa. Menurut dia, kondisi hari ini, oleh intelijen demokrasi unit sebagai demokrasi yang cacat.
Baca juga: Nadiem-Bahlil Dilantik, Puan Minta Para Menteri Fokus Bekerja
"Mudah-mudahan ke depan akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari partai partai yang ada di negeri kita tercinta," kata Syaikhu.
Dia juga berterima kasih atas penerimaan yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan dalam kunjungan ke kantor Partai Golkar.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama pengurus bertemu ketua umum dan pengurus Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis petang.
Kunjungan pengurus PKS itu merupakan lanjutan dari safari politik, setelah sebelumnya bertemu sejumlah pimpinan partai politik di antaranya PPP, Partai Demokrat, PKB dan PDI Perjuangan. (OL-4)
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved