Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyepakati politik kebangsaan.
"Ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan meninggalkan politik identitas, sehingga dapat membangun kebhinekaan dan NKRI agar sama sama menyejahterakan masyarakat," kata Airlangga saat jumpa pers di Kantor Golkar, Jakarta, hari ini.
Airlangga menegaskan Golkar dan PKS saling menghargai, dimana Partai Golkar di pemerintahan dan PKS di luar pemerintah.
"Sehingga kita menghargai perbedaan, namun mengutamakan persamaan," ujar Airlangga.
Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap demokrasi ke depan bisa lebih baik dan lebih dewasa. Menurut dia, kondisi hari ini, oleh intelijen demokrasi unit sebagai demokrasi yang cacat.
Baca juga: Nadiem-Bahlil Dilantik, Puan Minta Para Menteri Fokus Bekerja
"Mudah-mudahan ke depan akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari partai partai yang ada di negeri kita tercinta," kata Syaikhu.
Dia juga berterima kasih atas penerimaan yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan dalam kunjungan ke kantor Partai Golkar.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama pengurus bertemu ketua umum dan pengurus Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis petang.
Kunjungan pengurus PKS itu merupakan lanjutan dari safari politik, setelah sebelumnya bertemu sejumlah pimpinan partai politik di antaranya PPP, Partai Demokrat, PKB dan PDI Perjuangan. (OL-4)
Pihak Istana menanggapi isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan mengaitkan Partai Golkar dengan dinamika internal dan dugaan keterlibatan Istana.
KETUA Bidang Keagamaan dan Kerohanian, DPP Partai Golkar Nusron Wahid membantah isu Munaslub Partai Golkar dan pergantian Ketua Umum Bahlil Lahadalia
Masyarakat diimbau untuk tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera bajak laut bergambar tengkorak ala tokoh anime One Piece.
ISU Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kembali mencuat di tubuh Partai Golkar. Wacana itu dinilai sebuah upaya melengserkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
Nurdin Halid mengatakan wacana Munaslub harus diwaspadai. Karena ada pihak yang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar
Ia mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD merupakan penyederhanaan pemilu. Selain itu, diharapkan bisa memangkas politik uang yang tidak sehat dalam berdemokrasi.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved