Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mewujudkan komitmen zero tunggakan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, mengatakan akan menyelesaikan perkara yang diwariskan pendahulunya. Ali menyebut pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus tersebut.
"Laporan yang diterima dari Dirdik (Direktur Penyidikan pada JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah), ada 16 kasus yang kami tangani langsung," ungkap Ali di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (23/4).
Ali menyebut mulanya ada 31 kasus yang mangkrak. Kendati demikian, beberapa gelar perkara yang dilakukan sebelumnya memutuskan untuk mengembalikan 15 kasus ke Kejaksaan di daerah sesuai dengan locus delicti-nya masing-masing.
Belasan kasus yang mangkrak itu, lanjut Ali, berada di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dengan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat, pihaknya akan menentukan nasib belasan kasus itu, apakah akhirnya dilanjutkan atau dihentikan.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melengkapi proses tersebut dengan memanggil para saksi untuk diperiksa. "Saya tuh enggak suka punya tunggakan, intinya itu," aku Ali.
Kemungkinan untuk memberhentikan kasus juga masih terbuka. Ini bisa dilakukan jika penyidik tidak bisa menemukan alat bukti yang kuat, bahkan terhadap mereka yang sudah ditetapkan tersangka.
"Jangan sampai orang jadi tersangka terlalu lama, melanggar HAM, enggak boleh toh? Kalau ada bukti, bisa dibuka kembali," tandasnya.
Sementara itu, Febrie sendiri mengatakan sedang disibukan dengan penuntasan belasan perkara yang mangkrak itu. Febrie menyebut pihaknya juga mengebut penyelesaian kasus-kasus yang dinilai tidak kalah besar dibanding kasus lain, seperti megakorupsi di Asuransi Jiwasraya dan ASABRI.
"Kami berharap dengan gelar itu, ada yang bisa naik ke penyidikan atau penetapan tersangka," pungkasnya. (OL-8)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved