Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNA mewujudkan komitmen zero tunggakan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, mengatakan akan menyelesaikan perkara yang diwariskan pendahulunya. Ali menyebut pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus tersebut.
"Laporan yang diterima dari Dirdik (Direktur Penyidikan pada JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah), ada 16 kasus yang kami tangani langsung," ungkap Ali di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (23/4).
Ali menyebut mulanya ada 31 kasus yang mangkrak. Kendati demikian, beberapa gelar perkara yang dilakukan sebelumnya memutuskan untuk mengembalikan 15 kasus ke Kejaksaan di daerah sesuai dengan locus delicti-nya masing-masing.
Belasan kasus yang mangkrak itu, lanjut Ali, berada di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dengan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat, pihaknya akan menentukan nasib belasan kasus itu, apakah akhirnya dilanjutkan atau dihentikan.
Oleh sebab itu, pihaknya akan melengkapi proses tersebut dengan memanggil para saksi untuk diperiksa. "Saya tuh enggak suka punya tunggakan, intinya itu," aku Ali.
Kemungkinan untuk memberhentikan kasus juga masih terbuka. Ini bisa dilakukan jika penyidik tidak bisa menemukan alat bukti yang kuat, bahkan terhadap mereka yang sudah ditetapkan tersangka.
"Jangan sampai orang jadi tersangka terlalu lama, melanggar HAM, enggak boleh toh? Kalau ada bukti, bisa dibuka kembali," tandasnya.
Sementara itu, Febrie sendiri mengatakan sedang disibukan dengan penuntasan belasan perkara yang mangkrak itu. Febrie menyebut pihaknya juga mengebut penyelesaian kasus-kasus yang dinilai tidak kalah besar dibanding kasus lain, seperti megakorupsi di Asuransi Jiwasraya dan ASABRI.
"Kami berharap dengan gelar itu, ada yang bisa naik ke penyidikan atau penetapan tersangka," pungkasnya. (OL-8)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved