Senin 19 April 2021, 13:23 WIB

Arsul Minta Paspor Paul Zhang Dicabut

Sri Utami | Politik dan Hukum
Arsul Minta Paspor Paul Zhang Dicabut

medcom
Jozeph Paul Zhang

 

WAKIL Ketua MPR RI Arsul Sani mendesak agar polisi segera melakukan langkah koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham untuk menarik atau mencabut paspor terduga pelaku penistaan agama Islam yang viral Jozeph Paul Zhang.

Hal itu disampaikan Arsul usai mengetahui pihak kepolisian telah menerima laporan terkait dengan penistaan agama yang viral di media sosial dan dilakukan oleh Jezeph Paul Zhang atau bernama asli Sindy Paul Soerjomoeljono.

Langkah pencabutan paspor dapat dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) No. 8 Tahun 2014.

"Berdasarkan Pasal 25 Permenkumham tersebut, maka jika pemegang paspor telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan pidana yang diancam dengan hukum paling kurang 5 (lima) tahun atau statusnya dalam red notice interpol, maka paspornya dapat ditarik oleh pejabat imigrasi yang berwenang," jelasnya, Senin (19/4).

Baca juga: PKS Minta Paul Zhang Segera Diproses

Menurut anggota Komisi III DPR ini, Jozeph Paul Zang dapat disangkakan atas dasar Pasal 28 UU ITE dan Pasal 156A KUHP yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Terhadapnya juga dapat diproses red notice ke Interpol jika tidak memenuhi panggilan Polri. 

"Oleh karenanya, berdasar Pasal 25 tersebut maka dapat dilakukan penarikan paspor," imbuhnya.

Namun, jika ternyata penarikan paspor tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan karenanya paspornya secara fisik tidak dapat ditarik, Arsul meminta agar Ditjen Imigrasi menggunakan kewenangan mencabut paspor Jozeph Paul Zang berdasarkan Pasal 35 huruf h yang menetapkan pencabutan paspor dalam hal upaya penarikan tidak bisa dilakukan.(OL-5).

Baca Juga

Thinkstock

Ayo Sadari Bahaya Femisida di Indonesia

👤Basuki Eka Purnama 🕔Sabtu 27 November 2021, 09:30 WIB
Femisida banyak dipahami sebagai pembunuhan yang menargetkan satu atau lebih perempuan hanya karena jenis kelamin/gender...
DOK DPR RI

Komisi VII Himpun Data Produksi Gula dalam Negeri

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 08:06 WIB
Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku raw sugar produk dalam negeri untuk memproduksi gula...
DOK DPR RI

Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afsel

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 07:42 WIB
Dasco meminta Pemerintah Indonesia juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pelancong Indonesia yang kembali dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya