Minggu 18 April 2021, 11:39 WIB

Pendiri Demokrat Sarankan SBY Dirikan Partai Yudhoyono

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pendiri Demokrat Sarankan SBY Dirikan Partai Yudhoyono

ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono

 

SALAH seorang pendiri Partai Demokrat Wisnu HKP Notonegoro alias Ki Ageng Noto mengecam langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendaftarkan Demokrat ke Ditjen HAKI sebagai kekayaan intelektual pribadinya. Ia pun menyarankan agar SBY mendirikan partai sendiri.

"Merek Demokrat yang sudah menjadi milik publik tidak semestinya didaftarkan atas nama pribadi. Karena fatsun politiknya, Demokrat bukan milik pribadi SBY," tegas Wisnu dalam keterangan tertulis, Minggu (18/4).

Menurut Wisnu, SBY bahkan tidak bisa disebut sebagai pendiri Partai Demokrat seperti yang selalu dihembuskan loyalis Cikeas. Karenanya, tidak laik mantan presiden RI itu menjadi pemilik partai berlogo bintang mercy.

Baca juga: AHY Sebut Ruang Digital Disesaki Kampanye Hitam

Wisnu pun berkisah tentang sejarah berdirinya Demokrat, termasuk pemilihan logo hasil gagasannya. Kemudian Partai Demokrat berawal dari gagalnya SBY mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Sidang Istimewa MPR-RI 2001.

"Awalnya SBY meragukan Partai Demokrat bisa menjadi kendaraan politiknya. Ruang perpustakaan rumah Cikeas jadi saksi bisu pertemuan empat mata antara saya dan SBY guna meyakinkan keseriusan kami membuat partai pengusung capres di Pemilu 2004," urai Wisnu.

Usai pertemuan itu, Wisnu mendapat inspirasi dari lambang segitiga Mercedez Benz di atas kap mobilnya untuk diadopsi sebagai logo partai Demokrat.

"Keesokan harinya saya menghubungi Vence Rumangkang (pendiri Demokrat) sambil dinner di Hilton Hotel. Saya tunjukkan rancangan lambang partai Demokrat hasil inspirasi itu berikut arti dan maknanya," kenang Wisnu.

Rancangan Wisnu kemudian disempurnakan di beberapa bagian atas masukan SBY, hingga menjadi lambang Demokrat kini.

"Itu artinya SBY bukan pencipta logo Demokrat tapi hanya memberikan kontribusi untuk penyempurnaan saja," tukas Wisnu.

Ia membantah klaim putra Vence, Steven Rumangkang, yang mengaku mengerjakan logo Demokrat atas ide dan perintah SBY.

"Narasi itu adalah hasil rekayasa dari Zaki (Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat)," tuding Wisnu.

Atas dasar itulah, Wisnu mengirim surat terbuka meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk menolak pendaftaran merk Partai Demokrat yang dilakukan SBY.

"Saya mohon dengan hormat demi keadilan dan kebenaran, agar Dirjen HAKI Kemenkumham menolak dengan tegas pengajuan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual oleh saudara Soesilo Bambang Yudhoyono qq PT Royal Pesona Indonesia atas Logo/Lambang Partai Demokrat sebagai milik pribadinya," harap Wisnu.

Terakhir, Wisnu mengingatkan SBY agar jangan menghancurkan Demokrat demi ambisi pribadinya. Ia menyindir SBY agar membentuk partai sendiri, apabila bernafsu memiliki partai untuk dinastinya.

"Kenapa SBY tidak mendirikan Partai Yudhoyono saja dan Demokrat dikembalikan kepada para kader sebagai stakeholder," pungkasnya. (OL-1).

Baca Juga

ANTARA

PKB Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 09:14 WIB
Meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, lanjut Eem, tetapi bagi kebanyakan masyarakat masih tergolong...
Antara/Muhamamd Adimaja

BEM Nusantara Dukung Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Melanggar

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 23:44 WIB
Eko menerangkan upaya Kapolri Jenderal Sigit mengeluarkan TR tersebut menunjukkan komitmen ingin membentuk citra Polri yang humanis dan...
Antara/Reno Esnir

Pakai Rompi Tahanan KPK, Bupati Kuansing Bungkam Ditanay Wartawan 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 22:09 WIB
Andi enggan memberikan komentar terkait penangkapannya. Dia bahkan tidak meminta maaf usai melakukan tindakan rasuah kepada...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya