Jumat 09 April 2021, 15:57 WIB

Kasus Badan Pengusahaan (BP) Bintan, KPK Cekal Dua Orang

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kasus Badan Pengusahaan (BP) Bintan, KPK Cekal Dua Orang

Antara
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) perihal pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang.

Langkah ini menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan atau BP Bintan Tahun 2016-2018.

Hal itu dipaparkan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. Namun ia enggan mengungkap identitas kedua orang tersebut. Yang pasti Ali menyebut kedua orang yang dicegah bepergian ke luar negeri ini berperan penting dalam dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di BP Bintan.

"KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kumham terhadap dua orang yang berperan penting dengan perkara yang masih proses penyidikan ini," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (9/4).

Pelarangan ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan sejak surat permintaan dilayangkan pada 22 Februari 2021. Dengan demikian, kedua orang itu tidak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Agustus 2021.

"Pelarangan ke luar negeri ini dilakukan untuk enam bulan ke depan sejak tanggal 22 Februari 2021," jelasnya.

Ali menjelaskan pencegahan ke luar negeri dalam rangka kepentingan pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, kedua orang tersebut tidak sedang berada di luar negeri.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir," kata Ali.

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait Pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. Penanganan perkara ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara rinci mengenai kasus dugaan korupsi yang sedang diusut, maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka. Meski demikian, KPK berjanji akan transparan dan menyampaikan setiap perkembangan penyidikan kasus ini. (Cah/OL-09)

Baca Juga

ANTARA

OTK Bakar Heli di Apron Bandara Ilaga Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 12 April 2021, 08:39 WIB
Sebuah helikopter dibakar oleh orang tak dikenal saat parkir di Apron Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Minggu (11/4)...
ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya