Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TENAGA ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan temuan Amnesty Internasional mengenai kebebasan berpendapat dan unlawfull killing atau pembunuhan luar hukum mesti akurat dan harus ditujukan untuk perbaikan penegakan hukum.
"Saya sudah menyampaikan soal HAM. Dalam setiap negara, ada deklarasi HAM yang bersifat paten dan kita sudah meratifikasi. Artinya apa, standar kebebasan berpendapat, berekspresi dan lainnya dijamin negara," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin kepada Media Group News, Rabu (7/4).
Menurut dia, jauh sebelum bangsa ini meratifikasi deklarasi HAM dari PBB, konstitusi sudah menjamin hal berpendapat. Meski demikian terdapat tata cara atau ketentuan dalam menyampaikannya.
"Intinya negara melindungi pendapat namun tidak boleh mencederai hak orang lain," katanya.
Mengenai kebebasan berpendapat yang dinilai dibatasi oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Keuangan (ITE), dia mengatakan pemerintah telah membuka diri untuk memperbaikinya. "Mengenai UU ITE, pasal multitafsir dan istilah lain karet pemerintah secara langsung oleh Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mengevaluasinya," paparnya.
Ia pun mengajak perwakilan Amnesty International di Indonesia turut serta memberi masukan untuk perbaikan UU tersebut. "Pemerintah tengah mengkaji UU ini dan ayo beri masukan supaya ke depan regulasi ini lebih bermanfaat," jelasnya.
Menyangkut temuan pembunuhan luar hukum atau unlawfull killing di Papua dan Papua Barat, Ali menekankan soal akurasi data. Pasalnya isu mengenai Papua dan Papua Barat sangat sensitif dan mudah dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau ada datanya kemukakan untuk dikonfrontir. Sebab isu soal Papua itu mahal. Pemerintah pasti menindaklanjutinya," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: Mitigasi Bencana Selalu Jadi Kelemahan
Aksi para pemain Norwegia itu muncul seiring perdebatan terkait pelanggaran HAM di Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.
Para pemain Belgia mengenakan kaos bertuliskan 'Sepak bola mendukung perubahan' menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Belarus.
"Yang pertama adalah kondisi para pekerja. Kemudian fakta bahwa homoseksualitas dihukum di Qatar. Berikutnya adalah fakta bahwa Qatar bukanlah negara sepak bola."
Amnesty International menduga Newcastle United akan digunakan Arab Saudi untuk 'membersihkan' rekor pelanggaran HAM mereka.
Catatan HAM Qatar dikritik oleh Amnesty International terkait perlakuan mereka terhadap pekerja migran yang membantu pembangunan infrastruktur Piala Dunia, ternasuk stadion.
"FIFA menolak permintaan Denmark agar dibolehkan memakai kaus bertuliskan 'Hak Asasi Manusia untuk Semua'."
Ketiga tersangka tersebut yakni, JS, DN, dan SR. Adapun JS diketahui telah membuat sebanyak 95 KSP fiktif lainnya.
"Waspada harus proporsional, jangan panik berlebih. Kita ribut dengan penutupan 90 sekolah, padahal di Jakarta ada 6.421 sekolah,"
"Surat itu tidak benar. Semuanya dipalsukan. KSP tidak ada minta-minta begitu," ujarnya
KSP menyatakan bahwa belum ada informasi resmi dari Presiden terkait sosok yang ditetapkan sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta.
Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi.
KSP mengungkapkan LRT Jabodebek Tahap I progres prasarana sudah 99,37% dan sedang proses trial run.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved