Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menggelar sosialisasi pencegahan korupsi kepada para narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung. ICW menilai program itu pemborosan anggaran dan salah sasaran.
"ICW mendesak agar jajaran pimpinan KPK menghentikan gimmick kontroversial dan fokus menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang memang relevan dan signifikan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (1/4).
ICW menyebut kegiatan sosialisasi antikorupsi ke Lapas Sukamiskin hanya pemborosan anggaran. ICW juga meragukan hasil yang didapatkan dari kegiatan itu terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Program itu juga dinilai salah sasaran.
"Pencegahan KPK ke Lapas Sukamiskin sudah jelas salah sasaran. Betapa tidak, sosialisasi yang harusnya menyasar masyarakat selaku korban korupsi, malah mendatangi pelaku kejahatan. Semestinya KPK menitikberatkan isu sosialisasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi," kata Kurnia.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri bersama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menggelar penyuluhan antikorupsi kepada narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Penyuluhan di Sukamiskin itu diikuti 25 napi terdiri atas delapan tahanan kasus di KPK, 15 tahanan kejaksaan negeri, dan dua tahanan Kejaksaan Agung. Mereka yang mengikuti penyuluhan ialah napi asimilasi yang masa pidananya akan selesai.
Firli mengatakan KPK merangkul napi korupsi sebagai bagian program pendidikan masyarakat. Penyuluhan dilakukan agar para napi tak mengulang perbuatannya dan bisa menjadi gerakan pencegahan korupsi. (Dhk/OL-09)
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK mendalami dugaan korupsi Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, yang menggunakan perusahaan penukaran valuta asing untuk menyamarkan uang Rp2,5 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
MARAKNYA kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dinilai disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, terutama dalam proses pengisian jabatan.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved