Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Saputra, enggan berkomentar terkait anggotanya yang disebut dalam sidang dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial sembako Covid-19.
Diketahui, nama anggota BPK, Achsanul Qosasi sempat disampaikan sebagai pihak yang menerima aliran uang dari fee yang dikutip ke vendor.
"Mengenai Pak Achsanul, itu internal-nya AKN (Auditorat Utama Keuangan Negara) III," kata Agung saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (31/3).
Menurut Agung, Achsanul sendiri tidak menganggap penyebutan namanya di sidang bansos covid-19 sebagai suatu masalah. Terlebih, belum ada penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait hal itu.
"Dia nggak menganggap itu sebagai satu masalah, teman-teman dari APH belum memanggil secara khusus. Artinya yang disebutkan di situ, saya tidak berpendapat apapun, kecuali itu jadi suatu masalah," papar Agung.
Nama Achsanul sebelumnya dibunyikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso, dalam sidang. Saat itu, Joko yang juga tersangka dalam perkara itu dihadrikan sebagai saksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
"Untuk operasional BPK Rp1 miliar," sebut Joko, Senin (8/3).
Joko mengaku uang sebanyak Rp1 miliar diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK Kementerian Sosial lainnya, Adi Wahyono, untuk diserahkan ke seseorang bernama Yonda.
"Di BAP menyebut nama Achsanul Qosasi?" tanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohamad Nur Azis.
"Saya kurang tahu, hanya diminta Pak Adi untuk menemui Pak Yonda. Saya ketemu di Apartemen Pramuka, di koridor," ujarnya. (Tri/OL-09)
Hakim juga menegaskan pentingnya pemulihan hak-hak terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya di mata hukum.
Pertemuan itu diduga kuat menjadi pemicu lahirnya diskresi pembagian rata kuota tambahan.
Para tersangka diduga membagi kuota tersebut secara sepihak dengan komposisi 50:50.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved