Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan pernyataan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kondisi jalan nasional secara keseluruhan 91,27% dalam kondisi baik, sebab menurutnya data tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Bina Marga harus kembali mengukur kapabilitas jalan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan masyarakat.
“Katanya 91% kondisi jalan nasional itu mantap, maksudnya itu bagaimana apakah baik atau baik sekali kan ukurannya berbeda-beda, padahal menurut fakta di lapangan tidak seperti itu hanya dilebih-lebihkan saja,” kata Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstrukri Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Politikus Partai Gerindra ini mencotohkan jalan raya Pantura di Pulau Jawa yang menghubungan kota-kota maupun provinsi sangat tidak layak disebut baik. Hal tersebut karena masih banyaknya jalan bergelombang, tidak rata, dan berlobang, sehingga sangat membahayakan pengguna jalan.
“Saya contohkan di Pantura itu jalannya berlobang dan tidak rata, tentu berbahaya bagi pengguna jalan jika tidak segera diperbaiki, karena semakin banyak memakan korban. Makanya saya pertanyakan di mana 91% jika seperti itu, jangan buang-buang uang rakyat karena saya tahu anggarannya tidak sedikit,” tegas Sudewo.
Seperti yang diketahui, sebagaian kondisi jalan nasional Indonesia ada yang masih memperhatikan, sepanjang 1.396 kilometer jalan yang tercatat rusak berat dan 420 kilometer bertipe pengerasan tanah kondisi jalan nasional yang rusak berat sekitar 3% dari total jalan nasional sepanjang 47.017 kilometer. Panjangnya setara kurang lebih Pulau Jawa. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Perlu strategi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim terhadap fasilitas infrastruktur transportasi.
Sepanjang 200 kilometer ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 masih belum ada perbaikan dari pemerintah daerah.
Aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Selatan dikeluhkan warga karena merusak jalan dan areal pertanian.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menilai lebih baik membangun jalan di kampung ketimbang membangun istana. Hal ini merespons pertanyaan dari masyarakat soal nasib Ibu Kota Nusantara
Tim ini nantinya akan dibantu oleh dinas lainnya seperti Dinas Perhubungan, Bapedalitbang dan dinas terkait lainnya
SUKARELAWAN SDG kembali menggelar aksi sosial dengan melakukan perbaikan jalan yang berada di Kp Sindanglengo Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved