Kelompok Radikal Dikhawatirkan Dekati Parpol

PERNYATAAN mantan sekretaris umum Front Pembala Islam (FPI) Munarman yang mengaku siap membela Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai memiliki keterkaitan erat ketika ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin bangsa ini selama dua periode. Pasalnya, selama masa kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI, FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seperti mendapat ruang berekspresi.

“Padahal sejatinya FPI dan HTI ini adalah kelompok radikal yang antikebebasan berekpresi. Tetapi keberadaan mereka dibela oleh kalangan demokrat naif dengan dalih kebebasan berserikat dan berkumpul,” kata aktivis Muda NU, Muhamad Guntur Romli dalam sebuah acara bincang-bincang, Sabtu (27/3).

Baca juga: Kapolri Ajak Pemuda Masjid Lawan Radikalisme dan Intoleransi

“Pada masa SBY itu juga ada dukungan dari front demokrasi, tetapi naif. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech,” tutur Guntur Romli.

Hal itu dibenarkan oleh mantan petinggi organisasi HTI, Ayik Heriansyah. Ruang kebebasan yang besar membuat organisasi radikal seperti FPI dan HTI mendapat keleluasaan untuk melakukan berbagai kegiatan, baik di ruang privat maupun di ruang publik.

Menurut Heri, sebenarnya organisasinya kala itu tidak memiliki keterkaitan dengan aksi dukung mendukung dengan pemerintahan SBY. Namun, ketidaktegasan SBY terhadap HTI dan organisasi sejenis lainnya membuat mereka leluasa menjalankan aktivitas.

“Sebenarnya HTI itu bersikap baro. Artinya berlepas tangan terhadap pemerintahan SBY. Cuma sepertinya saat itu SBY masih ragu-ragu untuk menindak HTI. Sehingga HTI di bawah SBY ini sebagaimana kita tahu, bahwa SBY ini sepertinya tidak akan membubarkan mereka,” kata Ayik.

Tahu ketidaktegasan sikap SBY, Ayik menegaskan HTI dan FPI memanfaatkan ruang itu untuk terus menjalankan aktivitas organisasi. Bahkan, saking massifnya gerakan mereka sehingga bisa masuk hampir ke semua lapisan masyarakat.

“Mereka (HTI dan FPI) memanfaatkan peluang politik dan kebebasan berekspresi selama 10 tahun itu dengan menginfiltrasi segala lini, baik BUMN maupun swasta," ujarnya. (Ant/A-1)