Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD PD) Wiliem Frans Ansanay, mengapresiasi para petinggi Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Moeldoko, karena tidak egois dan arogan dalam mengelola dinamika partai.
"Saya memberikan apresiasi karena kerangka berpikir dari para senior dan pak Moeldoko sendiri terhadap kader partai Demokrat yang saat ini tidak membangun permusuhan, tetapi mengajak untuk memperkuat Partai Demokrat ke depan," kata Wiliem dalam keterangannya, di Bogor, Kamis (25/3/2021).
Menurutnya, para petinggi Partai Demokrat yang dinahkodai oleh Moeldoko, karena tidak egois dan arogan dalam mengelola dinamika partai. Salah satunya adalah dengan merangkul seluruh kader partai untuk mengembangkan organisasi politik berlambang bintang mersi itu. Cara berpikir dewasa DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang tersebut perlu diapresiasi semua kalangan.
"Ada pada filosofis berpikir yang menurut saya patut kita berikan apresiasi, yaitu mari kita para kader yang telah lama tidak bersama atau yang ada di partai-partai lain yang ingin kembali kepada rumah besar Partai Demokrat yang pernah ada, di mana kader-kader itu bekerja dan menyumbangkan kekuatan," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga berkeyakinan bahwa DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan mampu merangkul lebih banyak partai kader Partai Demokrat, sekalipun yang sudah bergabung dengan partai lain untuk kembali hijrah.
"Saya optimis ajakan daripada jenderal Moeldoko selaku Ketua Umum, Sekjen Partai Demokrat Bapak Jhoni Allen Marbun, dan tokoh-tokoh senior Mark Sopacua, Marzukie Alie, serta teman-teman yang memperkuat KLB, saya berkeyakinan bahwa konsolidasi 2024 melalui Partai Demokrat yang dipimpin Pak Moeldoko akan menambah semarak pentas kontestasi politik nasional. Dan tentunya demokrasi akan terbangun dengan baik, di bawah kepemimpinan Pak Moeldoko," ujarnya.
Selain itu, persoalan kasus korupsi megaproyek wisma atlet Hambalang juga menjadi bahan refleksi KLB Deli Serdang. Di mana proyek yang telah merugikan keuangan negara mencapai Rp706 Miliar tersebut menjadi salah satu cikal bakal merosotnya suara Demokrat di kalangan publik.
"Bahwa kita harus flashback ke belakang, pengalaman Partai Demokrat yang muncul sebagai Partai Baru tapi menguasai parlemen, dan membawa Presiden dari Partai Demokrat 2 periode, tentu jaman keemasan itu harusnya dipertahankan. Tetapi hampir seluruh negeri ini dan publik tahu bahwa ada kasus besar yang terjadi yang menyebabkan partai demokrat nyungsep suaranya dan posisinya di parlemen turun yang menyebabkan hari ini ada wacana di hambalang," paparnya.
Oleh karena itu, melalui megaproyek wisma atlet yang mangkrak di era kepemimpinan Partai Demokrat di Republik Indonesia itu, KLB Deli Serdang menjadikannya sebagai titik awal perubahan.
"Kalau dahulu Partai Demokrat nyungsep suaranya karena kasus hambalang, maka hari ini hambalang sebagai saksi sejarah akan dimulai era baru bahwa kepemimpinan Jenderal Moeldoko, Partai Demokrat akan bangkit kembali," tegasnya.
Wiliem memprediksi jika mantan-mantan kader Partai Demokrat yang sudah berdiaspora di mana-mana, dan para pendiri, deklarator, organisasi-organisasi sayap yang tidak diakui, bahkan politisi-politisi partai Demokrat yang berdarah-darah dan bekerja tapi tidak menduduki posisi dalam legislatif dan sebagainya, dengan semangat ingin hijrah kembali ke rumah besar partai Demokrat, maka partai demokrat di 2024 akan masuk 5 besar.
Kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB dapat restu dari pemerintah Terakhir, Wiliem juga menyinggung tentang kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di mata negara. Ia berkeyakinan bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara akan merestui susunan kepengurusan dan AD/ART DPP Partai Demokrat yang memenangkan Moeldoko sebagai Ketua Umum itu.
"Saya tidak mau takabbur, tapi saya mencoba untuk membaca dan meyakinkan diri saya, insting politik saya berkata, bahwa KLB Deli Serdang akan mendapat restu dari pemerintah," kata Wiliem.
Ada dasar yang kuat mengapa dirinya sangat yakin jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Ditrektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang.
"Insting politik saya mengatakan cepat atau lambat pemerintah akan merestui KLB Deli Serdang," pungkasnya. (OL-13)
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved