Selasa 23 Maret 2021, 20:32 WIB

Rekrutmen CPNS Dibuka April, Masyarakat Diminta Waspadai Calo

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Rekrutmen CPNS Dibuka April, Masyarakat Diminta Waspadai Calo

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/
Sejumlah peserta antre memasuki ruangan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

 

PENDAFTARAN bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan segera dibuka, April 202. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap praktik percaloan yang kerap terjadi pada masa rekrutmen calon ASN.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengingatkan agar masyarakat tidak mempercayai oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi CPNS, apalagi tanpa tes.

Ia menjelaskan pemerintah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel.

“Mulai pendaftaran secara _online_ hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” jelasnya, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian PAN-RB, Selasa (23/3).

Ia mengatakan lebih jauh bahwa pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara _online_ bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sementara untuk soal tes disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Freeport Pesan 70 Ribu Dosis Sinopharm untuk Vaksinasi Mandiri

Adapun upaya pencegahan percaloan rekrutmen CASN, imbuh dia, dilakukan Kementerian PANRB dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian. Selain itu, tambah Teguh, Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa. Hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan.

Menurut Teguh, praktik calo dapat dihindari masyarakat dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti _website_ maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.

“Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.

Teguh meyakinkan masyarakat bahwa hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain. “Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” tutupnya.

Penerimaan CASN tahun 2021 akan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan. Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...
ANTARA/Didik Suhartono

PN Surabaya Benarkan Ada OTT KPK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:42 WIB
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong...
dok.dpd.go.id

Abaikan Putusan BK, Anggota DPD AWK Asal Bali Dilaporkan Lagi

👤Arnold Nd 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:40 WIB
KEPUTUSAN BK-DPD RI yang menjatuhkan sanksi kepada anggota DPD RI Dapil Bali Arya Wedakarna nampaknya belum dilakukan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya