NasDem Ingin Kembalikan Fungsi Politik untuk Publik

KEBERPIHAKAN seorang kepala daerah terhadap kebijakan publik cenderung memiliki kemunduran ketika dirinya sudah terpilih dan berkuasa. Padahal sejatinya, fungsi politik dalam era demokrasi merupakan cara untuk menyuarakan aspirasi publik dalam tatanan kehidupan berbangsa.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh politikus NasDem Willy Aditya saat membuka acara seminar Parliament's Lecture dengan tema Memajukan Demokrasi, Merawat Republik yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/3). Acara tersebut diinisasi NasDem untuk terus mendorong setiap gagasan cerdas menjadi referensi arah perjuangan politik partai.

"Hampir kita pastikan keberpihakan terhadap hal-hal publik itu minor. Kita lihat pedestrian kita besar tapi tidak ada orang jalan kaki. Ruang publik tergusur terganti dengan bangunan-bangunan lain," ungkap Willy. 

Menurut Willy, akar dari praktik tujuan berpolitik yang berpihak kepada publik saat ini hampir terlupakan. Berdasarkan pengalamannya dalam mengurus rekomendasi partai terhadap pengusungan calon kepala daerah, tidak sedikit calon kepala daerah yang menggunakan survei hanya sebagai indikator tiket pengusungan partai.

"Tapi begitu memimpin hampir tidak memiliki pendekatan publik dalam membangun daerah. NasDem ingin kembalikan itu. Kami membuat Parliament's Lecture untuk kemudian menjadi dialetika bersama mengembalikan fungsi politik ke ranah publik," ungkap Willy lebih lanjut.

Menurut Willy, keberpihakan partai politik (parpol) kepada publik seharusnya tidak hanya terpaku pada pemilu lima tahunan. Meski pemilu merupakan sebuah keniscayaan, Willy menegaskan bahwa membangun bangsa merupakan cita-cita bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak. "Membangun republik adalah tugas kita bersama," ungkapnya.

Dalam kegiatan Parliament's Lecture tersebut, NasDem menghadrikan dua pembicara utama yakni sosiolog dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Robertus Robert dan peneliti di bidang politik serta kepemiluan yakni Ward Berenscot. 

Dalam paparannya, Robertus Robet menyinggung tentang reformasi di Indonesia yang patut disyukuri. "Reformasi telah memberikan kebebasan terhadap masyarakat Indonesia untu sedikit-banyak mencicipi demokrasi. Persoalannya, jika secara prosedural tidak berjalan seperti yang diharapkan, masyarakat bisa kehilangan pegangan untuk melanjutkan transformasi masyarakat," ungkap Robet.

Menurut Robet, dengan memperhatikan perwujudannya dalam sejarah politik Indonesia, republikanisme merupakan kerangka besar dari kepolitikan Indonesia merdeka. Republikanisme setidaknya dipakai sebagai nama dan bentuk negara.

"Namun demikian nama dan bentuk atau kerangka dasar ini tidak sempat dihidupi oleh suatu filsafat publik yang cocok dan sesuai yakni filasat republikanisme itu sendiri," paparnya.

Robet mengatakan absennya pendasaran fundamental dalam kerangka institusional republik menjadikan republikanisme hidup secara unik. Ia diterima sebagai nama dan bentuk negara, namun tidak memunculkan dimensi etis yang dibutuhkan sebagai pusat kehidupan politik sesudah kemerdekaannya.

"Kegagalan mendapatkan pendasar pada prinsip-prinsip filosofis yang fundamental itu yang kiranya menghasilkan keganjilan dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan politik secara umum hingga sekarang," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama Ward Berenscot membahas tentag sistem kepemiluan di Indonesia. Menurut Ward, ada banyak alasan untuk memuji Indonesia atas pemilu yang diadakan lalu, yakni Pemilu Serentak 2019. Menurut Ward Pemilu tersebut merupakan pemilu terbesar di dunia. "Meskipun ada beberapa gangguan dan perselisihan, namun pelaksanaan pemilu berjalan relatif baik," ujar Ward.

Menurut Ward, berjalannya proses pemilu yang baik tersebut menunjukkan bahwa ada dukungan demorkasi kuat di Indonesia. Sementara di tempat lain cukup banyak negara yang bermasalah terhadap demokrasi yang cendeurung mengalami kemunduran.

"Namun tetap, pemilu meninggalkan catatan untuk melakukan perbaikan di setiap sistemnya," jelasnya.

Menurut Ward, satu hal yang harus diperbaiki dalam kepemiluan di Indonesia ialah mengenai besarnya biaya operasional kampanye para peserta Pemilu. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan di parlemen belum berfokus pada penguranan biaya kampanye pemilu yang dapat mengurangi potensi korupsi dari para kepala daerah terpilih.

"Kami menemukan bahwa biaya kampanye ini sekarang telah mencapai tingkat yang secara serius mempengaruhi kualitas pemerindah dan demorkasi," jelasnya. (P-2)