Selasa 09 Maret 2021, 17:47 WIB

Presiden Terima Rombongan Amien Rais Bahas Laporan Komnas HAM

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Presiden Terima Rombongan Amien Rais Bahas Laporan Komnas HAM

Antara/Wahyu Putro A.
Presiden Joko Widodo.

 

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta Komnas HAM agar bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan yang sebenarnya terjadi dan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek. Hal itu diutarakan Presiden saat menerima sejumlah perwakilan terkait hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/3).

Komnas HAM telah memberikan rekomendasi terkait kasus tersebut kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. "Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta.

Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.

"Kami hanya menyatakan kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kami menyerahkan kepada Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan. Mana rekomendasinya kami lakukan," ungkapnya.

Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya bila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat. "Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat)," imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden yang didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud Md dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, sejumlah perwakilan meminta penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan tersebut ialah Amien Rais, KH Abdullah Hehamahua, KH Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo. Seusai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (RO/OL-14)

Baca Juga

Dok MI

NasDem Dukung Percepatan Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 14 April 2021, 05:18 WIB
Pemerintah perlu percepat dan kesigapan dalam menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek karena program masing-masing sedang...
Dok MI

Ide Calon Tunggal Pilpres 2024 Merupakan Kemunduran Demokrasi

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 13 April 2021, 23:54 WIB
“Jika narasi calon tunggal itu terus dikembangkan, kader-kader bangsa terbaik akan dihambat karena tidak bisa ikut serta dalam...
MI/Susanto

KPK Kejar Pihak yang Sengaja Hilangkan Barang Bukti Pajak

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 13 April 2021, 23:40 WIB
KOMISI anti-rasuah mengultimatum pihak yang sengaja menghilangkan bukti suap pajak di Kantor PT Jhonlin Baratama akan dibawa ke meja...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Tajamnya Lancang Kuning di Lapangan

 Polda Riau meluncurkan aplikasi Lancang Kuning untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Berhasil di lapangan, dipuji banyak kalangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya