Sabtu 06 Maret 2021, 13:00 WIB

Baleg DPR: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas 2021

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Baleg DPR: Pendalaman RKUHP Tunggu Masuk Prolegnas Prioritas 2021

MI/Susanto
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi

 

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan  pendalaman dan proses pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 atau tidak. 

Dia mengatakan RKHUP yang sudah diambil keputusan di Tingkat I sempat mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga gagal dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat II, karena itu kalau mau dibahas lagi, perlu dilakukan pendalaman. ''Ya nanti bisa didalami lagi (RKUHP),'' kata Baidowi atau Awiek kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (6/3).

Awiek menjelaskan, RKUHP memang tidak masuk dalam list Prolegnas Prioritas 2021 yang baru disetujui pada pengambilan keputusan Tingkat I di Baleg DPR RI.

Menurut dia, kalau RKUHP mau dibahas maka harus masuk dalam Prolegnas 2021 dan mekanismenya adalah dilakukan Rapat Kerja (Raker) ulang di Baleg untuk membahas Prolegnas Prioritas 2021. ''Kalau RKUHP mau dibahas, harus masuk dalam Prolegnas 2021 yang dibahas dalam Raker. Ya nanti ada Raker ulang,'' ujarnya.
  
Mekanisme tersebut, menurut Sekretaris Fraksi PPP itu sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Awiek menjelaskan, Baleg DPR menunggu hasil Rapat Internal pada Senin (8/3) untuk menentukan sikap terkait tindak lanjut Prolegnas 2021 yang belum diambil keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR.
  
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendesak mengingat KUHP yang ada saat ini sudah usang.
  
Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada Diskusi Publik RUU KUHP dan UU ITE, secara daring, di Jakarta, Kamis (4/3), mengatakan, pentingnya resultante baru pada KUHP yang telah digunakan sejak jaman Kolonial Belanda.
  
Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi ini menegaskan bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah. (Ant/OL-10)

Baca Juga

Ist/DPR

Cegah Covid-19, DPR Minta Perketat Keluar Masuk Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:41 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap pada tanggal 6-7 Mei 2021 saat pemberlakuan larangan mudik, akses...
Ist/DPR

Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:15 WIB
Ketiga provinsi yang akan dikunjungi Puan adalah Lampung, Banten, dan Jawa Tengah. Dia sangat berharap pelaksanaan di lapangan sesuai...
MI/M Irfan

Polemik Tes ASN KPK, Pakar: Harus Ikuti Sistim Hukum Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 00:06 WIB
PAKAR Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir  menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Gelombang Ketiga Covid tidak Terhindarkan di India

Varian baru ialah faktor penyebab di balik gelombang kedua yang ganas di negara itu dengan kemungkinan lebih banyak muncul.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya