Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Joko Soegiarto Tjandra, menyebut-nyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Itu bermula saat jaksa penuntut umum bertanya soal kedekatannya dengan pihak swasta bernama Rahmat.
Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, membantah bahwa Ma'ruf Amin ikut campur dalam perkara Joko. Ia juga menolak tudingan bahwa Rahmat menjadi penghubung antara Ma'ruf dan Joko.
"Enggak ada itu. Jadi Wapres tidak ada urusan hal-hal seperti itu dan tidak pernah ada hal yang cerita seperti itu," kata Baidlowi, Kamis (25/2).
Baidlowi mengatakan bisa saja penyebutan nama Ma'ruf saat itu hanya bersifat pencatutan nama. Ia menegaksan bahwa tidak ada percakapan antara Rahmat dan Ma'ruf soal pertemuan dengan Joko.
"Pokoknya enggak ada cerita. Wapres enggak ada cerita seperti itu dan tidak tahu menahu dengan cerita itu," tegasnya.
Rahmat merupakan orang yang disebut mengenalkan Joko ke jaksa Pinangki Sirna Malasari. Melalui Rahmat, Pinangki berhasil menawarkan upaya hukum pengurusan fatwa MA kepada Joko. (OL-14)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Herry Jung diduga memberi suap Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar pada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra.
Rumah tempat ditemukan uang tersebut ditempati oleh Didik (petani) dan istrinya (seorang guru) dengan KTP sebagai warga Desa Blimbingrejo, merupakan saudara Ali Muhtarom.
Urutan predikat keterbukaan informasi adalah: Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. OJK mendapat skor 97,76 dari total skor maksimal 100.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui masalah pemalangan tanah adat di wilayah Papua selalu menjadi hambatan dalam pengembangan investasi.
Ma’ruf mengakui, perubahan akibat pemberlakuan UU Otsus dan DOB juga dapat membawa dampak tersendiri.
Pemuda yang tangguh bukan seseorang yang mampu menguasai yang lain, melainkan mampu merawat persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki spesies Aglaonema yang bervariasi, serta penghasil Aglaonema hybrid yang berkualitas.
Perayaan sederhana dengan pemotongan nasi tumpeng digelar staf Wapres di Kediaman Wakil Presiden di Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved