Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PRESIDEN Joko Widodo menepis kabar yang menyebutkan akan dilakukan lagi perombakan kabinet dalam waktu dekat. Presiden Jokowi menegaskan ia tak akan melakukan reshuffle dan pemerintah fokus menangani pandemi covid-19.
"Enggak ada, enggak ada (reshuffle). Kita urus pandemi ini. Reshuffle itu siapa lagi itu, referensinya siapa. Saya jawab tegas, enggak ada," kata Jokowi dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media beberapa hari lalu yang rekamannya baru diunggah Sekretariat Presiden, Sabtu (20/2).
Sebelumnya, beredar kabar Presiden akan melalukan pergantian kabinet. Isu tersebut berkembang setelah kegaduhan tudingan pengambilalihan kursi Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Jokowi di kepemimpinan periode kedua ini baru sekali melakukan perombakan kabinet yakni pada Desember tahun lalu. Sejumlah menteri baru masuk yakni Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian, Muhammad Lutfi masuk sebagai Menteri Perdagangan, Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, dan Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.(OL-4)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved