Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENGAMAT komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan Indonesia sudah punya teknologi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dalam berdemokrasi, yakni musyawarah dan mufakat.
"Teknologi yang sangat canggih dalam sistem demokrasi dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Namanya musyawarah dan mufakat,” ujar Hendri Satrio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2).
Hendri menyebut musyawarah mufakat adalah sebuah teknologi yang sudah jarang digunakan bahkan hampir saja dilupakan orang dalam berdemokrasi di Indonesia.
Terbukti akhir-akhir ini suasana berbangsa dan bernegara sangat gaduh akibat ‘perang’ kritik baik di media maupun media sosial.
Padahal, lanjut founder lembaga survei KedaiKOPI ini, jika teknologi musyawarah dan mufakat ini terpelihara dengan baik, berbagai perbedaan pendapat yang ada di Indonesia, akan selesai dengan indah.
"Demokrasi itu perbedaan pendapat wajar dan biasa disampaikan. Kalau selisih paham, ya kita bisa selesaikan dengan bermufakat dan bermusyawarah. Intinya dalam demokrasi dalam menyampaikan pendapat Pancasila harus dijadikan dasar dalam berkomunikasi,” ungkap Hendri.
Selain itu, lanjut Hendri, kritik harus disampaikan dengan baik. Lebih penting lagi, jangan melakukan kritik yang berbau SARA, terutama agama.
"Selalu junjung tinggi asas saling menghormati antar sesama dan kedepankan Persatuan Indonesia," tukas dosen komunikasi politik Universitas Paramadina ini.
Baca juga: PBNU Usul Revisi UU ITE Tetap Akomodasi Ujaran Kebencian
Ia yakin bila musyawarah dan muafakat itu dilakukan maka komunikasi yang terjadi dalam demokrasi adalah saling menghormati. Dan itu sangat elok dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.
Apalagi saat ini banyak sekali musibah dan gangguan yang tengah dihadapi Indonesia. Baik itu berupa pandemi maupun serangan ideologi asing.
Selain itu, tutur Hendri, dalam berkomunikasi terutama saat memberikan kritik, semua pihak harus bisa menjaga emosi. Ini harus dihindari agar pesan komunikasi bisa tersampaikan sehingga tidak berimbas negatif di masyarakat.
Terkait riuh rendahnya kritik atau komunikasi kepada pemerintah yang disampaikan oleh kelompok atau perorangan, baik berupa komunikasi politik, sosial, ekonomi, bahkan kebangsaan, dan lain-lain, Hendri memiliki pesan kepada pemerintah.
"Pertama pemerintah harus mempelajari bahasa rakyat dalam menyampaikan kritik. Kadang bahasa berbeda, kesantunan berbeda, dan etikanya berbeda antara rakyat dengan pemerintah," kata Hendri.
Kalau itu terjadi, ungkapnya, pemerintah harus membuka ruang dialog kepada rakyat yang emosi dengan menyampaikan pendapat dengan kritik tajam.
Hal kedua, lanjut Hendri, pemerintah sebaiknya lebih banyak mendengarkan. Karena dengan mendengarkan pemerintah akan lebih mengerti kondisi masyarakat yang sebenarnya terjadi.
"Apapun hasilnya, apapun keadaannya, pemerintah itu pasti lebih bijaksana jika dibandingkan dengan rakyat. Oleh karena itu yang harus lebih banyak mengerti dan bersabar adalah pemerintah," pungkasnya. (Ant/S-2)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved