Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MERESPONS tantangan partai politik yang makin kompleks, sejak 2020 Partai Golkar merintis berdirinya Golkar Institute, sebuah sekolah pemerintahan dan kebijakan publik. Lembaga ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan perkaderan.
Setelah masa persiapan selesai, Golkar Institute mulai beroperasi dengan melaksanakan program pelatihan eksekutif angkatan pertama yang diikuti para kepala daerah terpilih yang berasal dari Partai Golkar. Pembukaan pelatihan tersebut juga menandai peluncuran awal (soft launching) institut ini awal Februari laku.
Walikota terpilih Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengaku mendapatkan banyak inspirasi dari program ini. Dia mengaku pernah mengikuti pelatihan soal pemerintahan dari lembaga lain, namun baru pada pelatihan Golkar Institute ini ia mendapat inspirasi.
“Pelatihan lain biasanya dapatnya knowledge saja. Tapi di sini dapat visi dan inspirasi,” kata Rahmad.
Menurut Wakil Walikota Balikpapan periode lalu itu, pelatihan tersebut membuka mata untuk melihat banyai hal yang tidak hanya terbatas dalam lingkup Indonesia, tetapi juga posisi Indonesia dalam percaturan global.
“Wawasan global ini penting. Apalagi dalam kondisi sekarang. Ambil contoh pandemi Covid-19. Ini masalah global tapi juga membutuhkan solusi nasional dan lokal. Cara pandang komprehensif seperti ini yang dikembangkan di sini,” ujarnya dalam keterangan tertulis
Baca juga : Perludem Tetap Desak Pembahasan Revisi UU Pemilu
Sebagai sekolah kebijakan publik, ke depannya Golkar Institute akan menyelenggarakan kursus-kursus singkat maupun pendidikan formal tingkat magister (S-2).
“Golkar Institute adalah terobosan baru. Ia adalah wujud nyata kesadaran kita akan pentingnya pendidikan, inovasi, dan ide, untuk mendorong kemajnan partai politik dalam dinamika zaman yang terus berubah,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara peluncuran awal Golkar Institute di Jakarta.
Presiden Joko Widodo yang hadir secara daring dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya.
“Sebagai partai modern, kehadiran sekolah kader sangat diperlukan karena kader dan kaderisasi perlu dipersiapkan secara serius, berjenjang, dan berkelanjutan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menambahkan, kaderisasi tidak bisa dikerjakan sambil lalu, harus digarap dengan matang. “Dampaknya bukan hanya pada partai tetapi akan memberikan kontribusi bagi bangsa,” tegas Jokowi.
Program pelatihan eksekutif angkatan pertama Golkar Institute dilaksanakan pada 2-12 Februari, diikuti 24 kepala daerah terpilih dari Partai Golkar. (RO/OL-7)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved