Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN NasDem terkait revisi RUU Pemilu dinilai sebagai sikap tegas dan idealisme partai yang mementingkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan kekuasaan. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Sabtu (6/2).
"Ini statement yang idealis sekali di mana NasDem lebih memprioritaskan kepentingan yang lebih besar yakni kondisi pandemi ini. Ini yang sebetulnya sangat diharapkan dari sikap partai," ujarnya.
Sikap prioritas tersebut seharusnya diikuti oleh partai atau politisi lain. Kondisi ekonomi yang buruk di tengah pandemi saat ini harus menjadi sikap tegas semua pihak untuk bersama bergerak memulihkan kondisi bangsa.
Partai NasDem, menurut Dedi, berpijak pada dua hal yakni RUU Pemilu belum krusial untuk dilakukan perubahan.
"RUU Pemilu belum krusial atau mendesak untuk direvisi serta NasDem masih memikirkan sistem pilihannya apakah tetap terbuka atau tertutup proposional seperti di jalan orde baru dulu," terangnya.
Dalam kondisi tertentu seperti pandemi covid-19 saat ini penolakan yang ditegaskan oleh NasDem sangat menarik perhatian publik. Partai politik lain dapat melihat peluang tersebut. Jika partai politik yang masih ngotot merevisi RUU Pemilu dapat dilihat sebagai orientasi kekuasaan.
"Nasdem berpihak pada kepentingan yang lebih besar berpihak kepada publik. Jadi orientasi kekuasaan itu tidak perlu mengemuka. Okelah itu bisa dilakukan tapi bukan pada momentum sekarang," tegasnya. (OL-14)
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
DPW Partai NasDem Jawa Barat menyalurkan bantuan penanganan bagi korban bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui program NasDem Peduli.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.
Ambang batas fraksi mengatur syarat minimum jumlah kursi bagi partai politik untuk membentuk fraksi sendiri.
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved