Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DIREKTORAT Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung sedang berkonsentrasi mengejar aset para tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (persero).
"Masih dikejar. Aset ada beberapa yang dipetakan, tetapi masih rahasia penyidik," kata Direktur Penyidikan pada JAM-Pidusus, Febrie Ardiansyah di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (3/2).
Menurut Febrie, saat ini penyidik akan mengintensifkan penelusuran aset para tersangka yang ada di luar negeri. Ia menyebut hampir semua tersangka dalam kasus ASABRI memiliki aset di luar negeri.
Baca juga : Dituduh Terlibat Kudeta AHY, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak
"Akan lebih intens, akan lebih dikonsentrasikan terhadap aset-aset yang indikasi kuat ada di luar," tandasnya.
Sebelumnya, Febrie mengatakan akan membentuk tim khusus untuk menelusuri aset di luar negeri milik para tersangka ASABRI. Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan penelusuran aset dilakukan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara.
Berdasarkan audit sementara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam kasus ASABRI mencapai Rp23,739 triliun. (OL-2)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved