Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyusun strategi yang out of the box dalam rangka menyelesaikan persoalan lahan kritis.
Menurut Akmal, lahan kritis di seluruh Indonesia yang perlu dilakukan rehabilitasi tersebut luasnya hingga mencapai 14 juta hektar.
“KLHK perlu menyampaikan strategi out of the box agar kita dapat menyelesaikan persoalan lahan kritis yang luasnya hingga 14 juta hektar. Sehingga banjir dan longsor tidak lagi menjadi berita tahunan kita setiap musim hujan tiba,” harap Akmal dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Menurut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, anggaran untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung selalu menjadi yang terbesar pada alokasi anggaran untuk KLHK.
Namun dirinya menilai, realisasi rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia hanya sekitar 200.000 hektar/tahun. Sehingga, luas hutan dan lahan yang berhasil di rehabilitasi sangat kecil bila dibandingkan dengan luas lahan kritis yang ada.
“Lebih dari 50% daratan Indonesia adalah hutan, yaitu seluas 110 juta hektar. Namun, kurang dari 2 dekade Hutan Indonesia telah mengalami kerusakan hingga 23 juta hektar. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk melakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan yang rusak, serta menjaga sekitar 90 juta hektar hutan yang masih tersisa,” tambah wakil rakyat dari Sulawesi Selatan II tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti menambahkan, dirinya meminta agar KLHK memberikan data lahan kritis, rehabilitasi, dan reboisasi hutan selama lima tahun terakhir.
“Dan kami mengusulkan kepada pimpinan Ketua Komisi IV DPR untuk melakukan kunjungan kerja di area tersebut, karena data yang kami dapatkan banyak menunjukkan tidak ada rehabilitasi sama sekali,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Dalam paparan KLHK yang disampaikan Menteri Siti Nurbaya, pada periode 1 Januari 2020 hingga 20 Desember 2020, terjadi penurunan luas areal hutan yang terbakar jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019.
Penurunan tersebut mencapai 82,01% atau turun seluas 1.352.501 hektare. Penurunan tersebut terjadi di tujuh prrovinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. (RO/OL-09)
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Dalam mengelola sampah kemasan, GCPI bekerja sama dengan Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO),
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved