Komisi II : Seleksi Ombudsman RI Kedepankan Musyawarah

PROSES seleksi komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) digelar secara musyawarah dan mufakat. Keputusan tersebut diambil karena kondisi saat ini yang masih dalam keadaan dirundung pandemi covid-19. 

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengemukakan itu ketika dimintai keterangan tentang alasan gelaran uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) 18 calon komisioner ORI secara tertutup.

"Prosesnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat jadi karena memang suasananya masih pandemi jadi agak sulit kami lakukan secara voting karena masih yang datang secara daring," jelas Doli, Jumat (29/).  

Selama ini, cetus Doli, Komisi II DPR selalu mengedepankan musyawarah  yang kemudian seleksi dilakukan. Menurut Undang-Undang tentang ORI Komisi II DPR diminta untuk menjadi pimpinan ketua dan wakilnya.  "Kami membangun kalau bisa dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan. Jadi kami sudah tetapkan ada sembilan nama," ungkapnya. 

Selanjutnya sembilan nama yang terpilih akan diajukan kepada pimpinan untuk rapat paripurna.  "Saya akan kirim surat ke pimpinan. Pertama menyampaikan fit and proper test sudah dilaksanakan dan sudah dipilih sembilan nama selanjutnya diserahkan ke pimpinan untuk rapat paripurna," tukasnya. 

Baca juga : Ombudsman RI 2021-2026 Terpilih Melalui Seleksi Tertutup

Proses seleksi komisioner ORI untuk masa jabatan 2021-2026 yang digelar secara tertutup dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Hal itu lantaran komisioner ORI merupakan pejabat publik. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan ORI sangat dibutuhkan pemerintah. Ada banyak kebijakan pemerintah yang mungkin akan dipermasalahkan publik melalui jalur ORI. 

"Yang jelas peran ORI justru sangat dibutuhkan pemerintah. Dengan rekrutmen yang serba tertutup, jangan-jangan membenarkan bahwa ORI mau dikuasai agar nantinya tidak menjadi pisau yang tajam ke kebijakan pemerintah," cetusnya. 

Lucius menilai keinginan tersebut bisa terjadi melalui proses yang tidak transparan dalam fit and proper test yang digelar beberapa hari ini. Publik tidak diajak mengenal dan memberikan masukan terkait figur yang diproses untuk menjadi anggota ORI.

"Dalam kondisi yang tidak transparan itu, ruang bagi terjadinya pemufakatan yang tidak bermartabat menjadi mungkin," ujar Lucius.

Menurut dia, jika sejak proses perekrutan komisioner ORI tidak terbuka maka independensi komisioner selanjutnya termasuk pekerjaan ORI akan sulit dijaga kenetralan. 

Sembilan calon komisioner ORI 2021-2026 yang dinyatakan lolos uji dan terpilih, pada Rabu (28/1), meliputi Mokh Najih selaku ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, anggota ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. (P-2)