Kamis 28 Januari 2021, 16:36 WIB

Mahfud MD Tanggapi Melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Mahfud MD Tanggapi Melorotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Antara/Aditya Pradana Putra.
: Menko Polhukam Mahfud MD.

 

MENKO Polhukam Mahfud MD menanggapi hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia terbaru yang mengalami penurunan menjadi 37 pada 2020. Mahfud sudah menduga akan terjadi penurunan meski tak menyangka melorot hingga tiga poin dari 2019 yang skornya 40.

"Padahal sejak 1998 atau 1999 kita mulai dari angka 20 lalu setiap tahun naik terus sampai 2019 mencapai 40. Pernah ada ambisi agar skornya 50, pernah stagnan juga, tapi kejatuhan terparah sekarang," kata Mahfud dalam konferensi pers rilis CPI 2020, Kamis (28/1).

Mahfud mengatakan dari sisi persepsi, ia sudah memperkirakan akan ada penurunan pandangan publik terkait pemberantasan korupsi di Tanah Air. Hal itu lantaran dua hal, yakni revisi UU KPK yang menyita perhatian publik.

"Di 2020 kita sudah ramai UU KPK karena dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Itu menyumbang persepsi meski faktanya terbukti atau tidak, tapi ini akan menimbulkan persepsi buruk di dunia internasional. Sebagai persepsi it's ok tapi kalau bicara data tentu kita bisa simpulkan dengan lebih hati-hati," ujarnya.

Persepsi kedua, imbuh Mahfud, ialah maraknya putusan Mahkamah Agung (MA) pada tahun lalu yang kerap memberi keringanan bagi koruptor. Menurut Mahfud, diskon hukuman koruptor juga memengaruhi persepsi publik.

"Persepsi korupsi tidak baik karena justru di 2020 marak sekali korting hukuman oleh Mahkamah Agung terhadap orang-orang yang divonis oleh pengadilan di bawahnya atau bahkan di Mahkamah Agung," kata Mahfud.

Sebab itu, Mahfud mengatakan sebagai Menko Polhukam ditugasi oleh Presiden Jokowi mencakup empat yakni perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan persoalan radikalisme. Penurunan di sektor pemberantasan korupsi akan menjadi perhatian pemerintah.

Mahfud mengatakan ia akan membawa empat rekomendasi dari Transparency International Indonesia itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Pihaknya akan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas serta memastikan transparansi dalam kontrak dan pengadaan barang pemerintah.

"Sudah ada dua kali rakernas untuk menjamin agar kontrak-kontrak itu transparan dan tidak menyimpang dengan mengundang KPK, BPK, BPKP. Kami selalu ingatkan itu meskipun bobol di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemensos," ujarnya.

Ketiga, Mahfud berjanji untuk merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi publik terkait pemberantasan korupsi. Keempat, memublikasikan menjamin akses data bagi publik.

"Rekomendasi-rekomendasi ini tentu akan saya bawa. Tentu di tingkat impelementasi kadang sulit karena koruptor sudah punya program-program juga yang canggih dibandingkan yang sudah direncanakan pemerintah," ucapnya. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Pengamat : Peluang Laksamana Yudo Jadi Panglima TNI Masih Terbuka

👤mediaindoesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 13:15 WIB
Pengamat Khairul Fahmi, mengatakan selama belum memasuki masa pensiun peluang Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI masih...
MGN/ Candra Yuri Nuralam

Bendum PBNU Bakal Lawan Status Tersangka KPK Lewat Praperadilan

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 12:09 WIB
Mardani menimbang untuk menempuh praperadilan karena sejak sejak awal yakin tidak...
MI/HO

Dubes Djumala: Di Tengah Konflik Dunia, Diplomasi Pancasila Diperlukan

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 11:27 WIB
Ideologi Pancasila sebagai ideologi perdamaian mengandung nilai-nilai pemersatu bagi bangsa yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya