Selasa 26 Januari 2021, 19:30 WIB

Parpol Dinilai Kian Pragmatis Saat Usung Kader

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Parpol Dinilai Kian Pragmatis Saat Usung Kader

Antara/Mohamad Hamzah
Pengendara motor lewat di depan mural terkait pesta demokrasi di Sulawesi Tengah.

 

PARTAI politik yang mempunyai peran strategis, justru dinilai semakin pragmatis dan tidak mementingkan nilai ideologis yang diusung. 

Sikap pragmatisme partai terlihat dari kaderisasi saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Partai cenderung memilih calon dengan modal politik yang kuat saat memberikan dukungan. Pengelolaan partai politik yang lemah secara finansial disebut menjadi penyebabnya. 

Fellow Researcher LP3ES sekaligus profesor dari Universitas Amsterdam Werd Berenschot memaparkan hasil riset kolaborasinya terkait alasan yang melatarbelakangi partai politik dalam memilih kandidat. Werd menjelaskan risetnya  melihat pola dari koalisi partai politik dalam pemilihan di tingkat lokal.

Baca juga: Istana Tegaskan tak Toleransi Perilaku Rasial

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada pilkada sejak 2005 hingga 2014, dari 1.478 pilkada yang dilaksanakan pada periode itu dengan 5.048 koalisi partai politik, terlihat pola bahwa ideologi tidak menjadi pertimbangan yang signifikan oleh partai politik. Terutama saat berkoalisi mencalonkan kepala daerah. Selain itu, partai justru lebih pragmatis atau terkesan mencari mahar politik.

"Ada indikasi pada pilkada dari 2005-2014, partai cenderung mencari mahar politik. Karena sebagian besar koalisi yang dibuat, hanya agar calon memenuhi syarat ambang batas dukungan dari partai politik. Alasannya, calon tidak mau mengeluarkan lebih banyak. Ketika (syarat) ambang batas sudah dipenuhi, calon tidak lagi mencari dukungan," ujar Werd dalam seminar virtual, Selasa (26/1).

Selain itu, petahana cenderung mendapatkan dukungan dari banyak partai politik. Ukuran koalisi besar mengindikasikan partai mencari akses untuk mendapat kekayaan negara atau kontrak proyek. Menurutnya, hal itu terjadi dalam pemilihan tingkat lokal. Sedangkan untuk nasional, seperti pencalonan presiden, partai pengusung cenderung mendapatkan posisi dalam kabinet.

Baca juga: Gerindra dan PKS Sindir PSI Soal Usul Kenaikan Dana Parpol

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai pengelolaan partai politik yang masih lemah secara finansial, membuat para oligarki bisa memanfaatkan partai. Oligarki yang umumnya diisi pebisnis, bukan hanya menjadi pemasok dana bagi partai, namun juga turut memengaruhi kebijakan.

"KPK dilemahkan pada 2019 melalui revisi Undang-Undang (UU). Lalu pada 2020 disahkan Rancangan UU Omnibus Law, yang kental dengan nuansa oligarki," pungkas Firman.

Untuk mengembalikan partai politik pada peran dan fungsi sesuai cita-cita demokrasi, lanjut Firman, diperlukan pembenahan internal partai. Berikut, memperbaiki sistem kaderisasi dan mengkaji ulang sistem pendanaan partai.(OL-11)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Paspampres: Moge Terobos Ring I Selesai, Kini Ditangani Polisi

👤Dhika kusuma winata 🕔Senin 01 Maret 2021, 17:05 WIB
Wisnu mengatakan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam insiden itu diserahkan sepenuhnya ke...
MI/Susanto.

Korupsi Dirgantara Indonesia, Dirut PAL Segera Diadili

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Maret 2021, 17:04 WIB
Budiman Saleh menjabat sebagai Direktur Aerostructure PT DI periode 2007-2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012), dan...
Antara

Sebelum Ditangkap, 12 Teroris di Jatim Siapkan Aksi Amaliyah

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 01 Maret 2021, 17:02 WIB
Namun, aksi tersebut digagalkan Densus 88 Antiteror. Polisi enggan menjelaskan perihal lokasi rencana aksi Amaliyah dari kelompok...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya