Minggu 17 Januari 2021, 13:01 WIB

Lembaga Pemilu Berusaha Tunjukan Kuasa

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Lembaga Pemilu Berusaha Tunjukan Kuasa

MI/Susanto
Pengamat Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari

 

PENGAMAT hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai adanya kecenderungan setiap lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berusaha menonjolkan kuasanya. Ironisnya, lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terlihat berusaha saling menegasikan keputusan satu sama lain.

“Ada potensi korupsi kewenangan atau abuse of power dari masing-masing lembaga ini,” kata Feri dalam diskusi daring ‘Menata Ulang Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu’, Minggu (17/1).

Ia mencontohkan kasus pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman oleh DKPP yang dianggap melanggar kode etik karena menemani Anggota KPU Evi Ginting yang sedang menjalani proses hukum.

“Ini kan aneh karena menurut saya tidak ada pelanggaran sama sekali,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya melihat apa yang dilakukan Bawaslu di Bandar Lampung dengan mendiskualifikasi pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebagai peserta Pilkada 2020 sudah melanggar konsep konstitusional Pemilu. Menurutnya, Bawaslu sudah bertindak di luar kapasitasnya dengan menjadi eksekutor dan peradilan pemilu.

“Namun kita juga menyaksikan KPU sering bertahan dengan putusannya padahal sudah ada rekomendasi dari Bawaslu,” ungkapnya.

Baca juga:  Jadikan Putusan DKPP Berhentikan Ketua KPU sebagai Bahan Evaluasi

Oleh karena itu, Ferry menganggap kinerja lembaga penyelenggara pemilu mendesak untuk segera dibenahi agar bisa saling mendukung. Hal ini tentunya melalui adanya pembenahan regulasi yang mendukung pemilu yang baik.
"Dan dalam pembenahan ini seharusnya melibatkan masyarakat sipil dan akademisi terutama dalam penyusunan kajian akademis," tuturnya.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menambahkan setiap lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya menghentikan keinginannya untuk menambah wewenang kelembagaannya yang justru seringkali mengambill wewenang lembaga. Ia menyarankan agar setiap lembaga ini fokus dalam menyelenggarakan dan mengawasi tahapan pemilu agar berlangsung lancar.

“Sehingga tidak memunculkan kekacauan wewenang seperti saat ini,” jelasnya.

Ia mengkritik wacana yang dimunculkan Bawaslu untuk turut serta dalam menangani peradilan pemilu. Menurutnya, kalau Bawaslu mau ikut dalam peradilan berarti lembaga ini harus lepas wewenang pengawasan.

“Begitu pun dalam seleksinya. Kalau mau masuk ke dalam peradilan, makanya mekanisme dan seleksinya harus diubah di lingkup Mahkamah Agung,” pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO

Bedakan dengan Acara Rizieq, Presiden ke NTT Jalankan Tugas Negara

👤Antara 🕔Kamis 25 Februari 2021, 22:21 WIB
Kerumunan massa di Maumere berbeda dengan kerumunan massa pada acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan,...
Antara/Reno Esnir

Jaksa Buka Opsi Ajukan Kasasi atas Banding Terdakwa Jiwasraya

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 22:04 WIB
"Semua terbuka kemungkinan (mengajukan kasasi)," ujar Bima saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis...
Ist

Akbar Tanjung Nilai Dave Laksono Tokoh Muda Sarat Pengalaman

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 25 Februari 2021, 22:01 WIB
Musyawarah Besar IV Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) 1957 yang rencananya bakal digelar awal Maret 2021 mendatang di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya