Kamis 14 Januari 2021, 04:20 WIB

Penggunaan Data Pribadi tanpa Ijin Denda Rp1 Triliun

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Penggunaan Data Pribadi tanpa Ijin Denda Rp1 Triliun

ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Kartu Tanda Penduduk.

 

PEMERINTAH saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam rancangannya, perusahaan-perusahaan yang terbukti kedapatan memiliki data pribadi seseorang tanpa izin dapat dikenakan sanksi mencapai Rp1 triliun.

"Agar ada kehati-hatian bagi siapapun yang ingin menyalahgunakan data pribadi kita," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan saat mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PDP bersama Komisi I DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/1).

Semuel menjelaskan, selain sanksi denda, pemerintah juga sedang mengatur opsi tuntutan perdata bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Oleh karena itu, keberadaan UU PDP amat dibutuhkan di era digital saat ini. "Semakin lama disahkan semakin banyak masyarkat yang akan dirugikan," ungkapnya.

UU PDP akan mengatur penggunaan data pribadi berbasiskan legalisasi yang jelas. Tanpa legalisasi yang resmi dari pemerintah, perusahaan yang sudah telanjur memiliki data pribadi orang lain wajib menghapus data tersebut.

"UU ini mengatur setiap orang yang menggunakan data pribadi harus berdasarkan legal basis yang jelas, termasuk siapa pun yang mendapatkan data pribadi sebelum UU PDP ada, wajib menghapus data tersebut," ujarnya. (OL-14)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya