Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia (RI) Laode Ida menyebut pilihan Presiden Joko Widodo terkait calon Kapolri yakni Komjen Listyo Sigit Prabowo sangat tepat.
"Pilihan Presiden ini sangat tepat untuk menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat saat ini," kata Laode Ida melalui keterangan resmi, Rabu (13/1).
Komjen Sigit, lanjut Laode Ida, dikenal sebagai figur polisi santun, ramah, komunikatif dan sejuk. Akpol lulusan tahun 1991 ini pernah tugas di Sulawesi Tenggara dan meninggalkan kesan yang sangat positif di daerah itu. Pun ketika menjabat sebagai Kapolda Banten, kendati sempat mendapat penolakan dari sekelompok masyarakat, namun akhirnya harus diakui kepemimpinannya di Polda Banten sangat damai.
Baca juga: Kabareskrim Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi
Laode juga meminta agar tak ada lagi yang mempersoalkan keyakinan Komjen Sigit. Hal itu lantaran tidak korelasi antara kepemimpinan di Polri dengan keyakinan punggawanya. Komjen Sigit, lanjut Laode, memiliki toleransi tinggi dan telah teruji.
"Kepemimpinan di Polri adalah profesional bukan berdasarkan agama. Yang terpenting Kapolri hadir sebagai figur pencipta kedamaian, pencipta kesejukan dalam masyarakat hingga mampu menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat yang heteregon. Itu ada pada diri Komjen Sigit," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI.(RO/OL-5)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved