DPR: Penyerahan Bansos Wajib Utamakan Transparansi

PEMERINTAH akan segera menyalurkan bantuan sosial tunai untuk meningkatkan daya beli masyarkat yang terdampak pandemi Covid-19. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengungkapkan mekanisme penyerahan bansos harus dilakukan secara transparan agar bisa tepat sasaran.

"Mekanismenya wajib dilakukan secara transparan dan dijaga akuntabilitasnya," ujar Azis dalam keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Selasa (5/1).

Baca juga: BEM UI Desak Pemerintah Cabut SKB Pembubaran FPI

Untuk itu, ia sepakat terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait dibutuhkannya pengawasan ketat dalam penyerahan bansos. Pengawasan tersebut dibutuhkan sebagai kunci penting penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran.

"Saya sepenuhnya mendukung pernyataan Bapak Presiden untuk mengawal ketat penyaluran bansos. Pengawasan yang intensif menjadi kunci penyaluran bansos yang cepat dan tepat sasaran," tuturnya.

Azis pun meminta agar semua pihak harus dapat terlibat dan saling berkoordinasi secara baik dalam hal penyaluran bansos. Azis mengingatkan jangan sampai bantuan tersebut mengalami potongan di tengah jalan.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder terkait harus berkoordinasi dengan baik untuk emastikan agar tidak ada potongan-potongan di tengah jalan," pintanya.

Lebih lanjut, Azis menyatakan implementasi penyaluran bansos di beberapa daerah sering kali terkendala permasalahan data. Sehingga dibutuhkan persiapan matang dalam berbagai hal teknis, seperti mekanisme distribusi, data Keluarga Penerima manfaat, hingga peta penyaluran.

"Data warga yang berhak harus divalidasi hingga ke tingkat terendah RT/RW. Dengan demikian ada kejelasan alur pendataan yang akurat terhadap warga yang menerima bantuan sosial," ucap Azis. (OL-6)