PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Menteri Sosial dan para gubernur untuk mengawal penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2021 yang sudah mulai digulirkan. Presiden Jokowi mengingatkan untuk dilakukan pengawasan penyaluran bantuan agar tidak terjadi pemotongan.
"Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apa pun," ucap Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
Presiden pun meminta agar bansos cepat disalurkan sehingga masyarakat tidak menunggu lama dan dilakukan secara tepat sasaran. Kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos diperlukan agar bantuan yang diberikan bisa mengangkat perekonomian yang terpuruk akibat wabah covid-19.
"Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru Tahun Baru langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini," ucapnya.
Dalam peluncuran bantuan, turut hadir sejumlah warga penerima manfaat secara langsung maupun daring dari berbagai daerah. Presiden meyakinkan kepada warga bahwa bantuan yang diberikan tidak mengalami potongan. Pemerintah menyalurkan bantuan langsung ke penerima atau melalui bank maupun petugas pos.
"Ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu (bahwa) tidak ada potongan. Ini dikirimkan langsung kepada penerima baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos," ucap Jokowi.
Adapun bantuan yang diluncurkan tersebut diberikan dalam beberapa tahapan. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan dalam empat tahap melalui bank Himbara. Kemudian, untuk program kartu sembako akan disalurkan mulai Januari ini hingga Desember dengan nilainya Rp200 ribu per KK per bulan.
Bantuan sosial tunai (BST) juga akan diberikan selama empat bulan dari Januari hingga April. Nilainya Rp300 ribu per bulan per KK. "Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak pandemi covid-19. Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," ucap Presiden. (P-2)
