Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TINDAKAN penghinaan terhadap simbolsimbol negara, seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih, burung Garuda Pancasila, dan Pancasila, marak beberapa waktu belakangan ini.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebutnya sebagai fenomena yang memprihatinkan. Padahal, simbol negara menggambarkan perjuangan dalam mencapai cita-cita bangsa sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia seperti yang disebut dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
“Bagi bangsa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya melambangkan kehormatan bangsa dan negara yang memiliki kedudukan sakral dan harus dihormati seluruh rakyat Indonesia,” ujar Lestari yang juga kerap disapa Rerie itu dalam pernyataan pers, kemarin.
Namun, yang terjadi saat ini, lagu Indonesia Raya diparodikan, bendera merah putih digosok dengan sikat wc, burung Garuda Pancasila diinjak-injak, dan Pancasila sebagai ideologi negara dipelesetkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut menilai ada fenomena kebencian di sebagian generasi muda terhadap lambanglambang negara. Di sisi lain, survei nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme.
Menurut Rerie, seperti ada benang merah antara hasil survei BNPT dan perilaku mempertontonkan kebencian terhadap simbolsimbol negara. “Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membangun kesadaran anak bangsa agar lebih menghargai dan menghormati lambang-lambang kenegaraan sebagai jati diri bangsa, bahkan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Rerie.
Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut penghinaan terhadap simbol negara mengindikasikan rendahnya rasa cinta Tanah Air. Ada sejumlah faktor yang menurutnya menjadi penyebab.
Misalnya, rendahnya standar hidup, ketidakpastian sosial, ketidakpercayaan pada pengelola negara, serta keliru dalam pengajaran sejarah. “Ini bukan masalah hitam putih. Tidak bersumber dari faktor tunggal, tetapi multidimensional,” tutur Reza.
Mabes Polri sebelumnya menetapkan dua pembuat parodi lagu Indonesia Raya sebagai tersangka. Keduanya, yaitu NJ, 11, yang berada di Sabah, Malaysia, dan MDF, 16, yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat.
MDF telah dibawa ke Mabes Polri. Soal NJ, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan tengah berkoordinasi dengan Polis Diraja Malaysia. Polisi juga tengah menelusuri pembuat video penghinaan terhadap Garuda Pancasila yang diunggah akun @viralterkini99. (Medcom/Ykb/P-2)
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana terkait aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Korps Bhayangkara melakukan panen raya jagung serentak Kuartal II di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6).
Kelompok Petani Jantan ini memanfaatkan lahan seluas 4,5 hektare untuk ditanam jagung jenis ketan.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
DORONG upaya untuk meningkatkan produksi furnitur dan ukir untuk memenuhi permintaan pasar dengan tetap melestarikan kekhasan Jepara pada setiap produk yang dihasilkan.
PENINGKATAN peran masyarakat dan keseriusan pemangku kebijakan khususnya penegak hukum dalam memahami dan menegakkan hukum mendesak direalisasikan.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menyeluruh untuk mewujudkan konsumsi gizi seimbang di masyarakat adalah upaya menurunkan stunting
Prioritas kesehatan nasional saat ini menyasar pada pengendalian penyakit tidak menular.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved