Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MASYARAKAT merespons positif kebijakan pemerintah yang membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai meresahkan. Pemerintah diminta juga untuk melakukan tindakan tegas ormas-ormas lain yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Selain FPI, banyak ormas juga yang meresahkan, malam juga sweeping, kadang minta anggaran, minta sumbangan setengah maksa, itu kan juga meresahkan," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam diskusi Crosscheck by Medcom.id, Minggu, (3/1).
Menurut Adi, tidak sedikit preman berkedok ormas. Ormas-ormas tersebut sering memaksa meminta uang kepada masyarakat dengan dalih keamanan. Bahkan mereka tidak segan untuk melakukan intimidasi jika keinginannya tidak dipenuhi.
"Perlu ditindak. Masyarakat butuh ketenangan dari keberadaan ormas yang meresahkan," ungkapnya.
Menurut Adi, jika hanya FPI yang dibubarkan hal terebut dapat memicu sentimen negatif terhadap pemerintah yang dinilai antiIslam. Oleh karena itu, Adi meminta pemerintah tidak pandang bulu dalam menertibkan ormas-ormas yang dapat menganggu stabilitas keamanan.
"Pasti ada sentimen hukum tidak berlaku adil dan hanya tajam kepada FPI dan tidak ke yang lain, dalam banyak hal saya setuju ini dibubarkan," tutur Adi.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PKS Nasir Djamil meminta pemerintah melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang ada di dalam negeri. Hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisasi tindakan ormas yang bisa menimbulkan kerugian di masyarakat.
"Pemerintah perlu membina ormas yang ada agar ormas-ormas yang ada tidak melenceng dari UUD maupun Pancasila," ujarnya.
Terkait pembubaran FPI, Nasir menilai pemeintah sebetulnya bisa melakukan komunikasi denngan baik sebelum melakukan pembubaran. Pemerintah diyakini masih mampu mengendalikan atau mengantisipasi kegiatan FPI.
"Buat apa pemerintah khawatir dengan FPI. pemerintah punya semuanya. Seperti PA 212 mau reunian itu kan bisa diantisipasi oleh pemerintah. Tidak perlu di khwatirkan tinggal di bina saja. Jangan sampai kemudian udah benci dengan wajahnya dahulu," paparnya. (Uta)
Adapun massa PA 212 mulai tiba di kawasan Monas sekitar pukul 01.30 WIB.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedubes AS.
Susatyo menyebut personel tersebut gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Mantan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab hari ini dinyatakan bebas murni oleh BP Kelas Satu Jakarta Pusat. Rizieq Shihab menuntut penyelesaian kasus KM 50 yang menewaskan enam aggotanya.
FPI mendukung KPK mengusut tuntas dugaan penerimaan gratifikasi kasus penemabakan KM 50
Presiden mempertimbangkan banyak hal dalam memberhentikan menteri
Kasus Jumhur Hidayat, terkait kritik RUU Omnibuslaw, belum final di MA. Beberapa laporan kriminalisasi kepada Habib Rizieq, Rocky Gerung, dan lain sebagainya juga masih menggantung.
Mereka bernyanyi sembari mengibarkan bendera merah putih dan Palestina.
Muhammad Rizieq Shihab berorasi di depan ribuan massa yang hadir dalam reuni akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12) pagi.
Jokowi selaku tergugat juga kembali tak hadir. Majelis Hakim kembali mempermasalahkan alamat pemanggilan Jokowi yang berada di luar wilayah hukum PN Jakarta Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved