Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih melihat bahwa orientasi dalam pembangunan ekonomi belum dijalankan dalam bingkai untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia. Organisasi Islam terbesar ini pun mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan (powerless).
"Watak pembanguan ekonomi masih eksklusif dan cenderung tidak ada moderasi dalam bidang ekonomi. Sektor ekonomi dalam skala nasional masih hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang dalam jumlah yang sangat sedikit," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj saat memberikan keterangan resmi mengenai refleksi akhir tahun 2020 di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (29/12).
Said mendasarkan pernyataannya terhadap data Survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2019 yang menunjukkan bahwa 1% orang di Indonesia menguasai 50 % aset nasional. Kemudian terdapat konglomerat di Indonesia yang menguasai 5,5 juta hektar tanah.
"Bahkan, merujuk data yang dirilis oleh OXFAM, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta orang miskin," keluhnya.
Landasan lain, kata Said, data pada Juli 2020 mengungkap tingkat gini ratio Indonesia berada pada angka 0,381. Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2019 yang sebesar 0,380 dan menurun 0,001 poin dibandingkan Maret 2019 yang sebesar 0,382.
"Salah satu faktor kenaikan ini dipengaruhi oleh wabah covid-19 yang membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan," katanya.
PBNU melihat bahwa ketimpangan yang terjadi ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, tradisi korupsi yang diwariskan pemerintahan Orde Baru hingga saat ini menjadi budaya.
Kedua, pembangunan ekonomi masih berorentasi pertumbuhan, bukan pemerataan. Ketiga, adanya political capture yang kuat, di mana orang-orang kaya mampu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka.
Dalam sektor sumber daya alam, amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"PBNU melihat belum adanya pengarusutamaan paradigma pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Padahal, para founding father mengajarkan sigma sumber daya alam yang begitu luhur. Jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka tidak boleh ada satupun rakyat miskin di Indonesia," paparnya.
PBNU mendorong agar akses keadilan terus ditingkatkan, terlebih akses keadilan ekonomi bagi rakyat yang tidak memiliki kekuatan. "Melalui peran konstitusionalnya negara harus selalu hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: PBNU: Kebebasan Berpendapat Dibajak Radikalis
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PBNU mendapat target dari BGN, mengelola 1.000 titik MBG
Ephorus HKBP menilai PT TPL lebih anyak mudarat ketimbang manfaat.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
KETUA Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjelaskan soal sikap NU terhadap segala bentuk aksi yang menimbulkan kerusakan alam.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) RI ciduk 138 buronan di sepanjang 2023. Adapun 138 orang yang ditangkap terdiri dari buron dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 79 orang.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa KLHK dan perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 72.54 dengan yang menonjol Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,87.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan total ada 288.472 tindak kejahatan sepanjang 2023. Jumlah kasus kejahatan di Tanah Air itu meningkat dibanding 2022.
Kriteria ARA didasarkan pada standar dan best practices di bidang corporate governance dan akuntansi, termasuk pedoman terbaru yang sesuai dengan perkembangan terkini.
Perlu ada revolusi dalam media yakini lebih agresif dalam pembumian Pancasila.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved