Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) melarang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan uang bantuan sosial untuk membeli rokok. Uang yang diberikan pemerintah harus dipakai untuk membeli sembako.
"Bapak Presiden tadi sudah wanti-wanti untuk tidak digunakan membeli rokok. Jadi, bantuan ini tidak boleh sama sekali untuk digunakan membeli rokok sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden," kata Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
Bantuan akan kembali dibagikan awal Januari 2020. Bantuan akan diberikan hingga akhir Desember dengan besaran Rp200 ribu per bulan.
Baca juga : BPK Periksa Tiga Perusahaan yang Terlibat Korupsi Dana Bansos
"Pada awal Januari kita harapkan KPM sudah bisa mendapatkan bantuan langsung baik itu yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia maupun melalui bank-bank Himbara," kata Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta Bank Himbara untuk tidak menahan uang KPM. Uang harus segera disalurkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.
"Kita harapkan agar mereka betul-betul bisa terhindar dari dampak buruk dari covid-19, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi," ujarnya. (OL-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved