Merasa Jadi Korban Politisasi Jabatan, ASN Dipersilahkan Lapor

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) mengimbau ASN yang merasa dirugikan atas politisasi jabatan oleh kepala daerah untuk melapor. Tindakan tersebut kerap terjadi usai pelantikan kepala daerah terpilih.

"Dia (ASN) mau bersikap netral tapi tiba-tiba dinggap tidak mendukung, lalu tiba-tiba diberhentikan dari jabatan tanpa melalui proses yang benar, itu merugikan," ujar Wakil Ketua KASN Tasdik Kinato, Minggu (27/12).

KASN akan mendalami laporan ASN terkait politisasi jabatan. Apakah benar terjadi praktik pergantian jabatan yang didasari balas jasa dukungan beberapa ASN saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Baca juga: Antisipasi Kerumunan Beralih ke MK

Tasdik menekankan tindakan tegas akan dilakukan kepada kepala daerah yang melakukan tindakan tidak terpuji itu. KASN akan membatalkan proses penurunan jabatan yang tidak sesuai prosedur.

"Apabila benar bahwa dia (ASN) tidak ada kesalahan tiba-tiba diberhentikan akan kami rekomendasi kembali ke jabatan semula," jelasnya.

Kendati demikian, KASN akan melakukan sosialisasi sebagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya politisasi jabatan ke sejumlah kepala daerah terpilih. Sehingga, tidak ada ASN yang dibayangi rasa was-was atas sikap netralnya saat Pilkada.

"Sejak dilantik, enam bulan ke depan (kepala daerah) tidak boleh melakukan pemindahan (jabatan) ASN. Di saat itulah (KASN) memberikan pembinaan, penambahan wawasan tentang manajemen ASN, supaya mereka (kepala daerah) memahami," tuturnya. (OL-1)