Agama Jangan lagi Jadi Alat Politik

KETUA Umum GP Ansor Yaqut Cholil Quomas yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi menteri agama menginginkan agar agama tak lagi dijadikan alat politik kelompok tertentu untuk menentang pemerintah ataupun merebut kekuasaan.

“Setelah nanti resmi menjadi menag, yang pertama ingin saya lakukan bagaimana menjadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Artinya bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah atau merebut kekuasaan atau mungkin untuk tujuan yang lain,” ungkap Yaqut seusai diperkenalkan ke publik di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Yaqut menyampaikan agenda lainnya ialah meningkatkan ukhuwah islamiah. Selain itu, meningkatkan ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan sesama warga bangsa.

Menurut Yaqut, perjuangan bangsa ini lepas dari penjajahan berkat perjuangan oleh semua agama. Karena itu, ia pun meminta agar tak ada lagi kelompok agama tertentu yang mengklaim paling benar.

Sementara itu, Muhammad Lutfi yang ditunjuk menjadi menteri perdagangan berjanji akan bekerja sekuat mungkin, sepandai mungkin, dan secakap mungkin untuk memastikan perekonomian Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang.

“Saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih kepada Presiden dan Wakil Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada saya,” ujarnya, kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Sakti Wahyu Trenggono, berjanji akan menggali potensi kelautan dan perikanan nasional tanpa melupakan kesinambungan lingkungan. “Tentu saya akan belajar dan menggali serta melakukan evaluasi apa yang bisa kami lakukan bagi bangsa,” ujarnya.

Di lain pihak, Tri Rismaharini mengaku tidak pernah membayangkan mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang menteri.

Ia pun kaget ketika dihubungi dan ditawari untuk menjadi menteri sosial.

“Program pertama yang akan kami lakukan adalah perbaikan data, terutama data penerima bantuan. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan perguruan-perguruan tinggi terkait penyempurnaan data kependudukan,” terangnya. (Dhk/Pra/X-10)