DI tengah pandemi covid-19 yang masih menggila, seluruh bentuk kerumunan termasuk aksi ekstraparlementer seperti unjuk rasa pantang dibiarkan. Semua pihak harus punya kepedulian untuk memutus rantai penularan virus mematikan itu.
Meski virus korona nyatanyata masih merajalela, nyatanya beragam kerumunan yang sangat potensial menjadi sumber penularan terus saja dilakukan. Terkini, sekelompok massa turun ke jalan dalam aksi 1812 yang disesalkan banyak kalangan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyebut gerakangerakan ekstraparlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya membuang energi secara percuma. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pun menilai, lebih baik aksi semacam itu dihindari dalam situasi pandemi.
“Ini rumit. Satu sisi, demonstrasi dijamin konstitusi di sisi lainnya kerumunan dilarang karena pandemi. Tetapi, kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan, (aksi ekstraparlementer) layak dibubarkan karena untuk mengantisipasi sebaran wabah,” ujar Adi, kemarin.
Dia sependapat bahwa gerakan ekstraparlementer terjadi akibat kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat. Namun, beberapa aksi jelas merupakan upaya pembelaan terhadap kelompok tertentu.
Senada, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan demonstrasi harus dilihat dari sisi regulatif, khususnya dalam masa pandemi. Kepolisian memiliki kewajiban menghalau aksi demi menegakkan regulasi penanganan pandemi yang lebih prioritas.
Namun, terang Dedi, pemerintah harus menjadi pihak yang pertama kali bersikap bijak dengan tidak mengabaikan hak publik, bersikap adil, dan menerapkan kesetaraan di berbagai bidang.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aksi 1812 telah memantik penularan korona. Setidaknya ada 38 pendemo yang reaktif covid-19. Dia berharap warga Jakarta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi. (Sru/Hld/X-8)
