Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DI tengah pandemi covid-19 yang masih menggila, seluruh bentuk kerumunan termasuk aksi ekstraparlementer seperti unjuk rasa pantang dibiarkan. Semua pihak harus punya kepedulian untuk memutus rantai penularan virus mematikan itu.
Meski virus korona nyatanyata masih merajalela, nyatanya beragam kerumunan yang sangat potensial menjadi sumber penularan terus saja dilakukan. Terkini, sekelompok massa turun ke jalan dalam aksi 1812 yang disesalkan banyak kalangan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyebut gerakangerakan ekstraparlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang sesungguhnya membuang energi secara percuma. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pun menilai, lebih baik aksi semacam itu dihindari dalam situasi pandemi.
“Ini rumit. Satu sisi, demonstrasi dijamin konstitusi di sisi lainnya kerumunan dilarang karena pandemi. Tetapi, kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan, (aksi ekstraparlementer) layak dibubarkan karena untuk mengantisipasi sebaran wabah,” ujar Adi, kemarin.
Dia sependapat bahwa gerakan ekstraparlementer terjadi akibat kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat. Namun, beberapa aksi jelas merupakan upaya pembelaan terhadap kelompok tertentu.
Senada, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan demonstrasi harus dilihat dari sisi regulatif, khususnya dalam masa pandemi. Kepolisian memiliki kewajiban menghalau aksi demi menegakkan regulasi penanganan pandemi yang lebih prioritas.
Namun, terang Dedi, pemerintah harus menjadi pihak yang pertama kali bersikap bijak dengan tidak mengabaikan hak publik, bersikap adil, dan menerapkan kesetaraan di berbagai bidang.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aksi 1812 telah memantik penularan korona. Setidaknya ada 38 pendemo yang reaktif covid-19. Dia berharap warga Jakarta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi. (Sru/Hld/X-8)
Saat ini tercatat sudah ada 80 pasien covid-19 di Jawa Barat. Kasusnya tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Wisatawan diminta untuk selalu berhati-hati dan sebisa mungkin menggunakan masker dalam ruangan tertutup
Di Kota Tasikmalaya masih nihil kasus covid-19. Namun upaya preventif mesti dilakukan untuk menekan potensi penyebaran.
Di Kabupaten Kuningan belum terdeteksi adanya kasus covid-19."Namun langkah antisipasi sudah mulai dilakukan
Pemkot sudah menyiapkan ruang isolasi yang berada di gedung rawat Mitra Batik 5 lantai di RSUD Dr Soekardjo
Sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, pihaknya juga kembali menerapkan wajib masker kepada 306 orang pegawai RSUD Lembang
Nilai-nilai sportivitas dalam olahraga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar ditanamkan baik bagi para atlet maupun penggemarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi akan ada 123,8 juta orang yang melakukan pergerakan di masa mudik pada Lebaran 2023 ini.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengatakan momen lebaran dan mudik harus menjadi salah satu momentum untuk mneingkatkan rasa persatuan dan persaidaraan antar anak bangsa.
PEMIMPIN yang mampu mengayomi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak perubahan di berbagai sektor kehidupan.
"Saya kira Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki sejumlah rencana perbaikan strategi berdasarkan pengalaman melakukan beberapa kali transisi PSBB," ujar Rerie
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved