Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
JAKSA penuntut umum KPK akan menggali keterangan saksi lain soal pertemuan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, dengan Hakim Agung. Hal itu disampaikan oleh JPU KPK Takdir Subhan seusai sidang.
"Ke depan kami cek lagi saksi-saksi yang memang mengetahui bahwa ada fakta hukum ini, nanti akan kita konfirmasi," jelas Takdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12).
Dalam sidang tersebut, JPU KPK menghadirkan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan MA pada 2007-2014 Jumadi sebagai saksi. Jumadi dinilai sebagai pihak yang mengetahui kegiatan Nurhadi baik di dalam maupun luar kantor.
Takdir menjelaskan keterangan Jumadi mengenai pertemuan Nurhadi dengan Hakim Agung pada 2017 telah menjadi fakta persidangan.
"Karena bagaimana pun kalau sudah muncul di fakta sidang, itu adalah fakta hukum. Dan nanti, dengan ada saksi-saksi yang lain, akan kami coba konfirmasi kaitannya dengan fakta itu," katanya.
Penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail sempat menginterupsi jalannya sidang saat JPU mendalami keterangan Jumadi soal pertemuan Nurhadi dengan Hakim Agung Sunarto, Purwosusilo, dan Abdul Manaf.
Maqdir meminta majelis hakim untuk mengingatkan JPU KPK agar berfokus pada tempus dan locus dakwaan, yakni pada 2014-2016. Menurutnya, para Hakim Agung yang disinggung dalam persidangan tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara tersebut.
"Jangan mereka dipermalukan dengan sesuatu yang tidak jelas kaitannya dengan perkara ini. Kita ini kan mau menegakkan keadilan, bukan mau ngerusak harkat dan martabat Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Agung," ujar Maqdir yang mengikuti jalannya sidang secara daring dari Gedung KPK. (Tri)
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Instruksi ini terkait dengan penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang menuai kontroversi.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KPK membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved