Selasa 15 Desember 2020, 19:40 WIB

Diminta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM, Ini Respons Kejagung

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Diminta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM, Ini Respons Kejagung

AFP
Ilustrasi

 

KEJAKSAAN Agung merespons arahan Presiden Joko Widodo yang meminta institusi tersebut menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. 

Direktur HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Yuspar, menjelaskan Jaksa Agung sebagai penyidik dapat menindaklanjuti penuntasan kasus HAM berat apabila syarat formil dan meteril serta unsur-unsur dari pelanggaran HAM berat terpenuhi.


Yuspar menyebut ada 13 perkara pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya dilakukan oleh Komnas HAM. Setelah diteliti dan dipelajari secara seksama oleh pihaknya, Yuspar mengatakan seluruh berkas belum memenuhi syarat formil dan meteril.


"Penyidik Kejaksaan Agung telah memberikan petunjuk kepada Komnas HAM sesuai Pasal 20 Ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000, namun tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Komnas HAM sehinga terjadi bolak balik berkas tanpa ada koordinasi dengan baik," jelas Yuspar kepada Mediaindonesia.com, Selasa (15/12).


Secara sederhana, ia mengatakan apabila berkas kasus pelanggaran HAM belum terpenuhi syarat formil dan materilnya, maka prosesnya belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu disebabkan karena kewenangan penyelidikan masih dipegang oleh Komnas HAM.


Lebih lanjut, Yuspar juga menjelaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan secara yuridis, yakni melalui pengadilan HAM ad hoc. Namun, hal ini harus melalui persetujuan dari DPR RI dan presiden seperti yang disyaratkan dalam Pasal 43 UU. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

"Namun penyelesaian bisa saja melalui non yudisial melalui konpensasi rahabilitasi terhadap para korban pelanggaran HAM berat," tandasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hiendra Soenjoto Didakwa Menyuap Nurhadi Rp45 Miliar Lebih

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 22 Januari 2021, 13:21 WIB
Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut bahwa Hiendra telah memberikan uang Rp45.726.955.000 ke mantan Sekretaris...
Antara/HO

Pengamat : Pemolisian Masyarakat Segagasan dengan Ronda Keliling

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Januari 2021, 12:58 WIB
Mujtaba Hamdi mengatakan pemolisian masyarakat atau ‘community policing’ memiliki gagasan yang sama dengan ronda keliling,...
Antara/Rivan Awal

Biden Jadi Presiden AS, Ini Harapan Puan

👤Sri Utami 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:30 WIB
Ketua DPR RI berharap Joe Biden membawa dampak positif bagi penanganan pandemi covid-19 dan menjaga stabilitas perdamaian...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya