Masyarakat Diingatkan Patuhi Protokol Kesehatan saat Pencoblosan

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Munardo meminta agar protokol kesehatan diterapkan secara disiplin di tempat pemungutan suara, Rabu (9/12).

Ia memaparkan bahwa perkembangan terakhir kasus positif Covid-19 di Tanah Air menunjukkan tren naik.

Disampaikannya, kasus aktif berada di posisi 14,53% atau mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir terutama setelah terlaksananya libur panjang Oktober lalu. 

Selain itu ditambah adanya sejumlah kerumunan pada pertengahan November lalu.

Di sisi lain, Doni lebih lanjut menyampaikan angka kesembuhan berada pada posisi 82,40% atau mengalami penurunan sebanyak 2,05% dibanding beberapa minggu lalu.

Doni mengklaim angka kesembuhan Indonesia jika dibandingkan dengan kondisi global lebih baik, selisih sampai 13,23%. 

Meski demikian, kasus aktif meningkat. Pada 1,5 bulan lalu, ujarnya, kasus aktif di Indonesia kurang dari 55 ribu orang. Namun belakangan ini meningkat tajam di sejumlah daerah. Hal tersebut, diharapkan menjadi atensi , terutama provinsi dengan angka kematian di atas angka kematian nasional.

"Tolong ini menjadi perhatian. Khususnya mereka yang nanti ikut menjadi peserta pemilih yang akan datang ke TPS. Tentunya para penyelenggara khususnya petugas di TPS betul-betul suatu kepastian tentang aturan penegakan protokol kesehatan," tandasnya. 

Bagi penduduk yang mempunyai komobid atau penyakit penyerta seperti diabetes, stroke, jantung dan lain-lain, diharapkan mendapatkan tensi tinggi ketika di TPS. 

Sebab apabila mereka terpapar, risiko kefatalannya sangat tinggi. Ia mengingatkan bagi daerah yamg ketersediaan rumah sakit dan dokternya terbatas, maka penerapan protokol pencegahan Covid-19 harus serius diterapkan di TPS.

"Seluruh penyelenggara khususnya yang ada di TPS betul-betul mematuhi, mengikuti semua ketentuan yang sudah digariskan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat," tegasnya.

Simulasi pemungutan dan perhitungan suara yang sudah dilakukan, tegas Doni, harus ditaati. Petugas diminta agar jangan sampai terjadi kerumunan massa. Selain itu, penyelenggara yang memiliki gejala Covid-19 harus lakukan tes usap antigen dan tidak diikutsertakan sebagai penyelenggara pemilu.

" Ini harus menjadi prioritas seluruh penyelenggara.Dan bulan ini, kita juga melakukan kegiatan lagi selain pilkada, ada juga libur natal dan libur tahun baru. Melihat perkembangan ini, kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan semua tahapan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan betul-betul dikelola secara maksimal. Memastikan semua masyarakat menggunakan masker," paparnya.

Bagi 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, Satgas meminta ada posko terintegrasi di semua daerah dengan unsur anggota melibatkan KPU, Badan Pengawas Pemilu, relawan tenaga kesehatan, TNI dan Polri. (OL-8)