Minggu 06 Desember 2020, 05:05 WIB

Jerat Tersangka Hukuman Maksimal

(Dhk/Tri/X-10) | Politik dan Hukum
Jerat Tersangka Hukuman Maksimal

Dok.MI

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk menjerat tersangka dugaan korupsi terkait bantuan sosial covid-19 yang menyeret pejabat di Kementerian Sosial dengan tuntutan maksimal. Undang-Undang Tipikor memungkinkan hukuman pidana mati jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

"Dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, ada ancaman maksimal hukuman mati jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk keadaan bencana nasional. Oleh karena itu, untuk penjeraan kiranya pantas hukuman maksimal diterapkan bagi korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Abdul Fickar mengatakan kasus dugaan penyelewengan bansos di masa pandemi covid-19 tersebut melukai masyarakat. Menurutnya, kasus itu ironis lantaran terjadi di kementerian yang mengurus kemaslahatan rakyat.

"Yang ironis justru terjadi di Kementerian Sosial yang seharusnya seluruh aktivitasnya untuk kemaslahatan rakyat," ucapnya.

Peneliti ICW Dewi Anggraini juga mendorong penggunaan hukuman maksimal terkait kasus korupsi bansos covid-19 ini.

"Ini yang jadi miris, covid-19 itu dialami semua negara, tidak hanya Indonesia. Ini lagi masa-masa krisis, masa-masa darurat, yang anggaran kita saja terbatas, tapi disalahgunakan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang yang terdiri atas unsur swasta dan pejabat Kementerian Sosial di Jakarta dan Bandung, Jumat (4/12) malam hingga dini hari kemarin.

"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, kemarin.

Firli mengatakan pejabat yang terjaring OTT itu merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial. ''Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi covid-19,'' katanya.

Menteri Sosial Juliari Batubara menghormati dan mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kementerian Sosial yang terjaring OTT.

Juliari mengonfirmasi yang terjaring itu merupakan pejabat eselon III. ''Kami sedang memonitor perkembangannya,'' katanya.(Dhk/Tri/X-10)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIGĀ 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya