Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
POLRI menyebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menemukan 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Laporan yang masuk hingga 30 November 2020 telah diproses. Adapun 112 kasus masuk tahap penyidikan.
"112 kasus sudah sampai penyidikan. Yang paling tinggi Pasal 188 dan Pasal 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Kamis (3/12).
Baca juga: Bawaslu: Banyak Pelanggaran Prokes di 10 Hari Terakhir Kampanye
Argo menjelaskan provinsi dengan kasus pelanggaran tertinggi dan sudah ke tahap penyidikan, yakni Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu.
Lebih lanjut, Argo mengatakan Kabareskrim Polri telah mengantisipasi tindak pidana saat masa tenang hingga penghitungan suara Pilkada 2020. Menurutnya, pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19 harus berjalan optimal di tengah pesta demokrasi.
"Tadi Kabareskrim menekankan mengenai kotak suara dan alat lainnya harus tepat waktu. Terjaga dari hal yang tidak diinginkan," pungkas Argo.(OL-11)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved