Minggu 29 November 2020, 04:55 WIB

Pergantian Petugas KPPS Dinilai Reaktif

TRI SUBARKAH | Politik dan Hukum
Pergantian Petugas KPPS Dinilai Reaktif

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/hp.
TES CEPAT PETUGAS KPPS DAN LINMAS: Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengikuti tes cepat (rapid test) COVID-19,

 

DIREKTUR Eksekutif Pusat Kajian Politik U n i v e r s i t a s Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan seharusnya tes cepat dan tes usap kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan dua sampai tiga hari menjelang hari pemungutan pada 9 Desember mendatang.

“Kondisi covid-19 hari ini akan berbeda daripada hari H. Saya berpendapat bahwa lebih baik (tes) mendekati hari H yang lebih penting, ketimbang hari ini,” kata Aditya kepada Media Indonesia, kemarin.

Tak hanya itu, pergantian petugas KPPS juga miliki tantangan sendiri. Pergantian itu berpedoman pada Peraturan KPU No 36/2018. Dalam Pasal 63 ayat (1), KPU kabupaten/kota dapat mengganti KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh calon anggota peringkat berikutnya berdasarkan hasil seleksi.

Aditya menyangsikan, pada pelaksanannya di lapangan, jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai panitia pemilu sebanyak yang diperkirakan oleh KPU.

“Yang dimaksud KPU itu, yang melamar kan banyak, misalkan dia butuh 100 orang KPPS di satu lokasi, ternyata yang ngelamar ada 150. Itu ada cadangannya 50 orang sehingga yang di bawahnya itu, yang disebut cadangan itu, bisa otomatis naik dan menggantikan tenaga yang tidak bisa memenuhi syarat,” jelas
Aditya.

Menurutnya, kebijakan mengenai pergantian panitia pemilu pada Pilkada 2020 hanya bersifat reaktif. Dari dasar hukumnya, hal itu diatur diatur pada PKPU tahun 2018, dua tahun sebelum pandemi covid-19 melanda. Aditya mengatakan seharusnya KPU membuat rencana mitigasi covid-19 dalam sebuah peraturan yang komprehensif.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyanti mengatakan langkah KPU yang dapat mengganti petugas pemilu di lapangan sebelum tanggal 9 sudah tepat. Kendati demikian, ia mengingatkan petugas KPPS juga perlu dilakukan tes setelah hari pemungutan suara.

“Yang tidak kalah penting ialah tidak hanya mengecek kesehatan petugas sebelum bertugas, tetapi juga setelah bertugas. Karena di hari H-lah petugas KPPS akan berinteraksi dengan banyak orang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan petugas yang terpapar covid-19 bisa diganti bahkan sehari sebelum hari pemungutan. Namun, rencana mitigasinya masih dinilai kurang.


Libur nasional


Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional. Penetapan itu diatur dalam Keputusan Presiden No 22 Tahun 2020 yang ditandatangani dan ditetapkan kepala negara pada 27 November 2020.

“Menetapkan hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak,” demikian tertulis di keppres tersebut.

Salah satu pertimbangan menjadikan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional adalah memberi kesempatan secara penuh kepada masyarakat menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, ketentuan tentang penetapan hari libur pada masa pemungutan suara juga diatur dalam UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 6 Tahun 2020.(Pra/P-5)

Baca Juga

MI/M IRFAN

KPK Dalami Aliran Dana Korupsi Pengadaan CSRT

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 09:22 WIB
Atas rekayasa atas pengadaan barang dan jasa saat mengajukan CSRT di BIG, negara ditaksir merugi Rp179,1...
ANTARA

TNI AU Bantu Pulihkan Kondisi Kalsel dan Sulbar

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 24 Januari 2021, 09:01 WIB
Sementara itu TNI AU juga melakukan hal serupa di Sulbar melalui Prajurit Batalyon Kesehatan (Yonkes) Denma Mabesau yang dipimpin oleh...
MI/ADAM DWI

Masa Penahanan Wali Kota Cimahi Diperpanjang

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 24 Januari 2021, 08:41 WIB
Ajay diduga menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar. Pemberian uang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya