Jumat 27 November 2020, 04:30 WIB

Jokowi: Ya Sangat Kaget

Jokowi: Ya Sangat Kaget

ANTARA
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo mengaku kaget dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perizinan eksportir benur atau benih lobster. Namun, Jokowi menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini KPK melakukan itu secara transparan, terbuka, dan profesional.
Presiden Jokowi menegaskan hal itu dalam wawancara khusus dengan Metro TV yang disiarkan tadi malam dalam rangka ulang ke-20 Metro TV.
Banyak hal yang disampaikan Jokowi, mulai dari soal vaksin covid-19, penerapan protokol kesehatan, pemulihan ekonomi, hingga soal reshuffle.

Berikut wawancara lengkapnya:

Apa kabar Pak Jokowi?
Alhamdulillah baik. Sehat.

Pak Jokowi, selama pandemi, sudah berapa kali swab test?
Tidak tahu. Saya tidak menghitung. Tetapi swab test ini memang penting untuk mengontrol siapapun. Penting agar kita bisa mentracing kalau memang positif dan segera ditreatment tentu saja.

Kita sudah menghadapi pandemi delapan bulan. Sejauh ini apa keberhasilan dan kekurangan kita?
Covid-19 ini memang sesuatu yang baru, jadi tidak ada standar di negara mana pun mengenai bagaimana menyelesaikan covid-19 ini dengan standar-standar tertentu.
Jadi dari pengalaman yang kita alami itu yang kita pakai untuk mengoreksi, membangun strategi baru. Kalau belum baik, kita perbaiki pakai strategi lain.
Tapi kalau kita melihat angka-angka di Indonesia, misalnya angka kasus aktif, sampai hari ini angka kasus aktif kita itu 12,7%, padahal rata-rata dunia 28,7%. Artinya, kita lebih baik.
Kemudian angka kesembuhan kita pada hari ini sudah 84,08%. Sementara, rata-rata dunia itu 69,45%. Kita juga lebih baik.
Hanya di angka kematian kita masih sedikit lebih tinggi dari rata rata dunia yakni 3,2%.

Bagaimana dengan angka testing? Kita belum sampai standar WHO. Kita baru 88,6%?
Memang terus kita tingkatkan. Terutama yang terus saya sampaikan, pemerataan di provinsi-provinsi yang belum mencapai angka rata-rata yang kita tentukan. Itu kita kejar ke sana. Tapi memang problem di daerah ini banyak sekali, mulai dari problem teknis, tenaga teknis yang melakukan uji juga memerlukan pelatihan-pelatihan. Kemudian distribusi PCR itu juga. Kita ini kan 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, bukan sesuatu yang mudah tapi kita terus upayakan.

Kita sekarang bicara vaksin, apa jadi tiba akhir November ini?
Kita kan berusaha keras. Saat itu saya sampaikan bahwa pemerintah akan berusaha keras agar vaksin itu sampai di akhir November. Kalau kepleset sedikit mungkin di awal Desember. Kita akan berusaha terus sesuai jadwal target yang kita tentukan. Nanti kalau sudah datang, saya pasti umumkan kalau vaksin sudah datang.
Tapi kalau sudah datang, itu bukan langsung dipakai vaksinasi besoknya. Tidak. Kita masih ada tahapan-tahapan lain, kita harus mengikuti standar-standar WHO.
Kita harus mengikuti data-data science. Kita harus melalui tahapan di BPOM untuk penetapan EUA (Emergency Use Authorization). Tidak mau kita melompati tahapan-tahapan itu karena keselamatan rakyat yang paling utama.

Sehingga, kita harap ketika vaksin datang dan sudah melalui tahapan-tahapan itu, akhir Desember bisa dilakukan vaksinasi. Tapi kalau akhir Desember juga masih belum, ya melompat ke Januari. Tapi sekali lagi, standar-standar yang tadi saya sampaikan, standar WHO, kaidah scientific, tahapan di BPOM, semua harus dilalui. Tidak boleh ada yang dikompensasikan mengenai itu.

Tapi pada ratas kemarin Pak Jokowi menagih vaksin?
Proses mendatangkankan vaksin kan harus ada izin impor. Izin impor ini dari BPOM. Kemudian izin ekspor di negara kita membeli. Proses itu yang harus dilalui. Kalau tidak dilalui, nanti kaya komoditas biasa saja. Itu gampang banget.
Saya sampaikan ke menteri BUMN nanti vaksin itu harus dijemput langsung dengan pesawat kita agar lebih cepat datang ke negara kita.

BPOM katakan izin EUA belum bisa diberikan akhir tahun ini?
Itu sangat tergantung pada data-data klinis yang diberikan pabrik pembuat vaksin kepada BPOM. Kalau itu bisa kita dapatkan dalam minggu ini ya bisa langsung dikerjakan dalam waktu secepat-cepatnya.
Tapi data-data itu sampai sekarang memang belum diberikan. Jadi ketergantungan kita itu tidak hanya kepada BPOM tapi juga kepada pabrik pembuat vaksin itu.
Ini akan kita usahakan, semua bisa dikerjakan berbarengan, paralel.

Uji klinis fase tiga Sinovac di Indonesia belum selesai. Apa vaksin yang tidak diuji klinis di Indonesia aman digunakan?
Sekali lagi, kita semua mengikuti standar-standar WHO. Kita juga mengikuti kaidah-kaidah scientific dan data ilmiah dan tahapan di BPOM. Ini agar semua yang divaksinasi semua dalam keadaan baik, keamanan dan keselamatannya dijamin. Oleh sebab itu, ada yang kemarin menyampaikan soal compassionate use, itu belum ada opini dan pertimbangan dari WHO. Jadi sementara kita tidak gunakan itu karena belum ada opini dan pertimbangan dr WHO. Artinya apa? Kita ini sangat hati hati dalam melakukan tahapan tahapan vaksinasi.

Sekarang ini di daerah daerah juga sudah dimulai simulasi. Saya kemarin cek salah satu di Bogor. Simulasinya seperti apa, antreannya seperti apa, pendaftarannya seperti apa, siapa yang divaksin, apa data semua sudah ada. Kemudian setelah divaksin diberi tanda apa. Diberi gelang penanda karena nanti akan kembali dua minggu setelahnya.
Semua itu sudah disiapkan jauh jauh hari. Belum lagi masalah distribusi vaksin. Bayangkan, kita harus mendsitribusi vaksin itu ke 514 kabupaten kota di 34 provinsi, tersebar di pulau-pulau yang ada. Dibawa dengan tingkat kedinginan tertentu dengan boks pendingin. Itu bukan hal yang mudah. Jadi sekali lagi, manajemen ini perlu disimulasikan. Perlu dirapikan sejak awal. Jangan sampai vaksin sudah datang, tapi vaksin jadi tidak efektif karena masalah distribusi, kedinginannya tidak diperhatikan. Semua perlu kesiapan.

Distribusi ini kan kompleks. Bapak sudah terima roadmap distribusi vaksin oleh Kemenkes?
Perencanaan sudah ada. Jadi yang akan diberikan vaksin nanti ada 107 juta. Itu 67% dari penduduk. Menurut WHO yang harus divaksin itu dari umur 18 sampai 59 tahun. Semua sudah dihitung. Listnya suda ada semua.

Ada satu lagi isu. Bagaimana soal kehalalan?
Sejak awal kita melibatkan, didampingi MUI, juga Kemenag. Mereka ikut cek ke pabrik vaksin. Jangan sampai nanti barang sudah jadi, sudah dibeli, muncul isu soal itu. Jadi masalah itu kita juga hati-hati. Sangat hati hati.

Ada banyak hal yang harus dijelaskan mengenai vaksinasi. Bapak pernah menyampaikan bahwa strategi komunikasi kita harus tepat, jangan sampai seperti UU Cipta Kerja. Siapa nanti yang Bapak tunjuk untuk memimpin komunikasi publik ini?
Sudah, Ketua Komite Penanganan Covid-19, Pak Erick Thohir. Menteri BUMN.

Strateginya seperti apa?
Semua memang harus dijelaskan. Lewat tokoh agama, tokoh masyarakat, lewat TV, lewat medsos, dan sekarang itu sudah mulai. Tapi penjelasan yang paling penting adalah manfaat vaksin ini. Efeknya terhadap pemulihan ekonomi seperti apa, kemudian kenapa yang didahulukan tenaga medis, semua akan dijelaskan nanti si dalam komunikasi publik oleh Komite Penanganan Covid-19.

Kita sekarang sedang mengembangkan vaksin kita sendiri tapi diperkirakan baru selesai akhir 2021. Bagaimana kita mengakselerasi?
Pengembangan vaksin merah putih ini kan tidak mudah. Ini dibuat dengan platform berbeda. Ini beda dengan yang kita beli dari luar negeri.
Jadi memang ini lebIh lama tapi nanti perkiraan kita harga pokok produksinya lebih murah tapi memang butuh sebuah penelitian dan pengembangan yang agak panjang. Kita perkirakan di triwulan ketiga 2021 baru selesai. Jadi dengan tahapan-tahapa berikutnya, mungkin akhir 2021 atau awal 2022 baru bisa dipakai.
Kalau sudah selesai ya kita pakai vaksin punya kita sendiri. Dan hitung hitungannya dengan yang kita produksi itu sebagian bisa kita ekspor ke negara lain. Kita harap kita bisa jadi hub vaksin untuk ASEAN.

Menurut Satgas Covid-19, libur panjang membawa dampak kenaikan kasus. Apa kebijakan Bapak untuk libur akhir tahun?
Memang, faktanya libur panjang itu mempengaruhi kenaikan jumlah kasus. Tapi sebetulnya kalau kita semua disiplin melakukan protokol kesehatan, tidak akan terjadi seperti itu. Contoh ketika Idul Fitri, itu ada kenaikan kasus 69%. Kemudian di liburan Agustus, naik 58%. Kemudian di libur Oktober ada kenaikan 17%.
Artinya, libur ini memang mempengaruhi kenaikan kasus tapi itu tidak terjadi kalau protokol kesehatan kita perketat. Kerumunan-kerumunan juga sama. Kalau itu terjadi, tanpa protokol kesehatan ketat, akan naik kasus aktif kita.

Untuk mencegah, apakah ada kebijakan khusus? Apakah diperpendek waktu liburnya atau dilarang sekalian?
Ini sedang dihitung. Saya sudah sampaikan kepada Menko PMK untuk menghitung betul. Karena dari fakta-fakta yang ada di lapangan, libur panjang sekarang itu ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi.
Itu justru melemahkan aktivitas ekonomi karena bank tutup, pabrik tutup, industri tutup. Itu melemahkan ekonomi kita.
Yang kita harapkan, kalau libur panjang itu kan aktivitas, mobilitas orang jadi tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi naik. Tapi di sisi lain kasus juga naik.
Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi justru turun tapi kasus tetap naik. Jadi nanti akan kita putuskan setelah rapat-rapat terbatas yang akan kita lakukan. Mungkin minggu depan sudah akan kita putuskan.

Pada November ini ada acara kerumunan besar, acara pernikahan, acara keagamaan. Bapak marah melihat itu?
Selalu saya sampaikan kepada ketua komite, ketua satgas, pemerintah daerah, agar kerumunan besar itu dihindari, kerumunan sedang dihindari, kerumunan kecil diingatkan. Jadi ketegasan itu sangat penting sekali. Penegakan terhadap aturan, penegakan terhadap hukum kekarantinaan itu betul-betul harus diikuti oleh kita semua.
Kita harap kita jadi contoh kedisiplinan melakukan protokol kesehatan.

Dua kapolda dicopot karena tidak tegas. Sanksi Rp50 juta juga diberikan kepada pemicu kerumunan. Tapi itu dianggap tidak sebanding. Apa perlu sanksi lebih tegas?
Sanksi kan sudah diberikan. Itu bentuk ketegasan yang sudah kita lakukan. Tapi untuk hal-hal yang terjadi kemarin saya kira menjadi koreksi kita semua, menjadi peringatan bagi kita semua betapa pentingnya protokol kesehatan dan ketegasan terhadap penegakan aturan itu harus dilakukan semua pihak.
Komite harus tegas, satgas harus tegas, satgas daerah harus tegas. Semua sampai provinsi, kabupaten, kota harus tegas. Kalau tidak, apa yang sudah kita kerjakan delapan bulan lebih menjadi sia sia.
Ingat, yang meninggal itu sudah 16 ribu. Biaya anggaran yang kita keluarkan sudah ratusan triliun untuk menangani covid-19 ini, baik untuk kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Jangan sampai semua itu sia-sia gara-gara ketidakdisiplinan kita terhadap protokol kesehatan yang ada.

Ketika ada acara pernikahan besar, BNPB bagi-bagikan masker sampai 20 ribu. Seolah olah merestui acara kerumunan. Apa itu harus dikoreksi?
Iya. Semua hal yang kita lakukan yang tidak benar semua harus dikoreksi. Demi perbaikan ke depan semua harus dikoreksi.

Mendagri mau menegur kepala daerah yang ikut berkerumun? Apa sanksi teguran cukup?
Ya, sekali lagi, itu menjadi koreksi kita, peringatan bagi kita semua sehingga teguran itu dilakukan baik kepada gubernur, bupati, wali kota, semuanya. Satgas juga kita ingatkan karena perjalanan pandemi ini kita kan belum tahu akan berakhir kapan. Oleh karena itu kedisiplinan sangat penting sekali.

Kalau sudah ditegur masih tidak mengindahkan, ada konsekuensi yang lebih berat lagi?
Saya kira kalau sudah diingatkan seperti itu, kita semua harus mengoreksi, kebijakan apa yang harus kita perbaiki.

DKI Jakarta sudah tiga pekan berturut-turut masuk lima besar kasus covid-19 mingguan tertinggi. Bahkan pekan ini masuk peringkat pertama. Apa pesan Bapak kepada para pejabat di DKI?
Menurut saya, kasus aktif di DKI Jakarta rendah, angka kesembuhan juga tinggi. Itu artinya baik. Hanya saja kasus barunya memang selalu muncul. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan perlunya kedisiplinan kita semua dalam menjaga protokol kesehatan. Itu saja kuncinya. Bagaimana kita disiplin menjaga protokol kesehatan.
Itu yang paling penting, yang paling utama.

Belum lama ini, Pangdam Jaya tidak main-main terhadap pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan. Mereka copot baliho-baliho yang tidak sesuai aturan. Bapak mendukung tindakan tegas ini?
Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan tetapi tetap harus dalam koridor aturan, koridor undang-undang.
Saya mengapresiasi ketegasan-ketegasan seperti itu.

Sebagian pelaku UMKM sudah ada yang mendapat bantuan dan sebagain belum. Apakah menurut bapak program bantuan yang diberikan pemerintah selama ini sudah tepat sasaran dan apakah sudah efektif?

Jadi kita yang kita beri bantuan modal kerja darurat ini kan targetnya 15 juta pengusaha kecil/mikro padahal jumlah pengusaha mikro ada 64 juta kalau ada yang dapat dan ada yang tidak, ya wajar karena memang yang diberikan hanya 15 juta pengusaha.

Sampai pagi tadi saya cek yang sudah ditransfer baru mencapai 10,3 juta orang, artinya masih ada 4,7 juta pengusaha yang akan terus diselesaikan sampai akhir tahun ini. Itu yang dari Banpres Produktif dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian bantuan dari Kementerian Pariwisata juga ada sehingga kita harapkan ini bisa memberi stimulus ekonomi kepada usaha kecil/mikro agar modal mereka tidak terganggu ketika menjalankan usahanya karena dalam praktek yang saya cek di lapangan memang omset pengusaha kecil turun antara 50-60% keuntungannya juga turun tinggal 1/3 atau 1/4. Sehingga ini butuh injeksi agar mereka memiliki kemampuan kembali bangkit nanti pada posisi yang normal. Sehingga ada bantuan-bantuan modal kerja darurat dan Banpres produktif.

Ada suntikan apa lagi yang akan diberikan terutama nanti di tahun 2021?

Tahun ini ada Banpres produktif untuk modal kerja darurat, kemudian ada BLT Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai, Subsidi Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah. Banyak sekali bantalan sosial kita, bansos kita, social safety net akan terus dilakukan.

Tahun depan ada beberapa yang akan dilanjutkan tetapi ada beberapa juga yang akan diberhentikan. Kita harapkan nanti pemulihan ekonomi sudah terjadi sehingga pertumbuhan ekonomi positif sehingga kita harapkan bantuan-bantuan tersebut sudah kita stop nanti di pertengahan 2021.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi nasional sudah mulai terlihat di kuartal III yang sudah membaik. The worst is over, apa betul pak masa perekonomian terburuk akibat pandemi covid sudah berlalu?

Kalau kita lihat ya agak mundur sedikit di kuartal I pertumbuhan perekonomian kita masih positif 2,97% kemudian di kuartal I kita terkontraksi -5,32%, dan kuartal III kita sudah mengungkit untuk naik karena kita sudah berada di posisi -3,49%. Meskipun masih minus tetapi trailnya naik sehingga kita harapkan pada kuartal IV lebih baik lagi. Dan nanti pada 2021 kita sudah berada di posisi terus positif dan Inshaallah nanti berada di pertumbuhan ekonomi 4-5,5%. Tapi sekali lagi ini juga tergantung pada pertumbuhan ekonomi global seperti apa karena ini kita lihat ketidakpastian masih ada.

Karena pengaruh sebuah negara misalnya ada gelombang ke 2 covid nanti akan mempengaruhi perekonomian mereka dan ini nanti akan mempengaruhi ekspor kita ke Eropa di Amerika juga sama karena pandemi maka ekspor kita juga terpengaruh. Hal seperti ini relasi hubungan seperti ini bahwa kalau sebuah negara atau kawasan ekonominya turun maka kita juga akan ketarik turun. Pondasi kita perbaiki sehingga kekokohan dan kemandirian negara ini tidak dipengaruhi amat sangat dari negara lain. Pembangunan SDM kita kerjakan, pembangunan infrastruktur, kemudian urusan pangan juga kita jadikan pondasi sehingga yang kita harapkan kemandirian itu betul-betul kita capai.

Vaksin itu sedang ditunggu seluruh dunia, Bapak yakin setelah vaksin masuk dan dimulai ekonomi semakin cepat pulih?

Iya, karena ini orang ini tidak percaya diri terhadap keamanan dirinya karena masalah covid sehingga kita harapkan kalau rakyat sudah disuntik vaksin semuanya kembali percaya diri orang tidak menunggu. Orang kembali mau ekspansi usaha, mau mengembangkan kembali usaha kemudian mau membuka lagi pabriknya tidak menunggu lagi karena yakin semua sudah sehat ini yang diharapkan timbul kepercayaan dari pasar sehingga muncul pemulihan ekonomi step by step itu yang diharapkan dan kita di 2021 paralel artinya vaksin terus berjalan pemulihan ekonomi juga terus merangkak.

Karena kalau kita lihat angka-angka yang purchasing, index sudah berada pada posisi yang normal kembali. Kemudian mobilitas index juga sudah semakin baik jadi angka-angka seperti itu yang kita lihat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi semakin bulan semakin baik.

Berarti tetap prioritas adalah kesehatan baru ekonomi akan pulih? Itu bapak bilang konsep gas dan rem harus seimbang. Tapi belakangan banyak yang mengatakan kita kebanyakan ngegas nih pak lupa rem sehingga kenaikan kasusnya lumayan beberapa waktu terakhir. Supaya bisa menyeimbangkan gas dan rem ini intinya kesehatan dulu baru perekonomian, apa yang bisa bapak sampaikan?

Kuncinya tetap di kesehatan kalau kita bisa mengendalikan covid ekonomi ini akan mengikuti kalau covid tidak bisa dikendalikan ya ekonomi mau tidak mau turun, karena ini menyangkut sebuah keyakinan sebuah kepercayaan bahwa saya aman, saya bisa keluar, saya bisa piknik atau traveling dan makan di warung atau restoran karena sudah merasa aman. Ini belum terjadi karena vaksinasi belum dilakukan, kita harapkan sekali lagi vaksinasi dilakukan kepercayaan diri akan muncul dan akan memberikan dorongan pemulihan tumbuhnya ekonomi.

Tentu saja kalau orang sudah ada confident dan keyakinan keamanan dirinya sudah terjamin maka orang akan keluar untuk travelling, belanja, makan di warung atau restoran sehingga konsumsi akan naik belanja akan naik dan pertumbuhan juga akan ikut naik.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk ekonomi ialah UU Cipta Kerja diharapkan memberi stimulus ekonomi ke depan. Bapak bisa jelaskan bagaimana dampak positif UU Ciptaker ini terhadap pemulihan ekonomi nasional kita karena covid-19.

Kita ini memiliki 6,9 juta orang yang masih belum bekerja kemudian setiap tahun ada tambahan 2,9 juta orang angkatan kerja baru yang membutuhkan lapangan kerja, karena ada covid ada tambahan lagi kurang lebih 3,5 juta orang yang ter-PHK ini membutuhkan ruang-ruang kerja baru.

Oleh sebab itu, kita mengajukan kepada DPR RI UU Ciptaker, ini adalah harmonisasi 70 UU lebih agar tidak tumpang tindih, agar mengambil keputusan bisa cepat , agar orang yakin dan mau membuka usaha sehingga muncul lapangan kerja, agar ada investasi baru sehingga muncul lapangan kerja. Jangan dipikirkan investor itu harus asing atau investor besar, usaha kecil yang mungkin karyawan 5 orang itu juga investor atau usaha menengah yang karyawannya 50-100 orang juga investor itu yang kita harapkan sehingga di dalam UU Ciptaker ini misalnya usaha mikro/kecil sudah tidak ngurus lagi yang namanya SIUP, IMP dan lainnya yang banyak sekali dan hanya cukup izin pendaftaran itu saja. Kalau yang ingin mendirikan PT kalau dulu harus modal stor minim Rp50 juta sekarang tidak ada lagi. Sehingga orang akan berbondong-bondong membuat perseroan terbatas. Untuk membuat koperasi juga tidak harus memerlukan orang yang banyak 9 orang juga sudah bisa membentuk koperasi artinya koperasi bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Ini lah yang diharapkan di sahkannya UU Ciptaker akan mempermudah, akan mempercepat dalam berusaha. Oleh sebab itu, kalau PP dan Perpres sudah jadi maka bisa diimplementasikan.

Menurut Bawaslu dalam 50 hari masa kampanye Pilkada terdapat sebanyak 1.448 pelanggar yang ditindak terkait protokol kesehatan. Menurut Pak Presiden apakah keputusan menyelenggarakan Pilkada di tengah wabah covid-19 masih benar?

Kita juga melihat pengalaman negara lain, ada 30 negara yang melakukan pemilu dan semuanya tidak ada yang diundur, terakhir Amerika Serikat (AS) tidak diundur dan terakhir lagi Myanmar juga tidak diundur.

Indonesia sendiri sebelumnya sempat diundur loh, kita tunda yang seharusnya dilakukan September kemudian lewat Perppu menjadi Desember. Ini adalah sebuah proses politik yang harus tahu, jadi ini sebetulnya sudah ditunda. Tetapi kalau kita tunda lagi nanti kepastian berakhirnya pandemi juga tidak pasti sehingga sama seperti negara lain kita putuskan setelah ditunda kita jalankan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Bahwa ada pelanggaran di dalam Pilkada sebelumnya juga ada saya cek berapa persen pelanggarannya 2,2%, baik itu pelanggaran protokol kesehatan maupun di luar protokol kesehatan sesuai aturan yang ada di KPU. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa nantinya agar manajemen di dalam TPS perlu benar-benar diperhatikan mulai dari pengaturan waktu, pengaturan antrian agar tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan yang nanti dikhawatirkan bisa menaikkan angka kasus covid di Indonesia.

Di periode kedua Pak Jokowi, tantangan terberat selain covid-19 apa lagi sih pak?

Kita ingin meninggalkan sebuah pondasi yang baik di bidang infrastruktur karena itu penting sekali karena stok infrastruktur kita memang masih rendah sehingga perlu kita kejar. Kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang ini juga bisa menjadi pondasi yang kuat agar kita tidak terjebak pada negara yang berpendapat menengah (middle income trap) dan juga yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan reformasi struktural agar ada sebuah kecepatan saat bekerja, agar ada sebuah kecepatan dalam memutuskan karena regulasi-regulasi kita sederhanakan.

Sehingga pekerjaan yang besar di periode ke dua memang konsentrasi kita infrastruktur tetap jalan tetapi pengembangan SDM menjadi utama diikuti reformasi struktur dan reformasi birokrasi, serta tambahan peringatan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia/Food and Agriculture Organization) harus menjadi peringatan kita selain pangan. Jadi kita juga harus konsentrasi juga ke sana.

Kalau kinerja menteri apakah menjadi tantangan juga? KPK baru saja menangkap menteri bapak yakni menteri KKP Edhy Prabowo atas dugaan korupsi izin benih lobster. Apakah Bapak terkejut mendengar berita ini?

Ya sangat kaget, tadi pagi saya melihat breaking news di TV kaget tapi ya kita harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan saya meyakini KPK melakukan itu secara transparan, terbuka, dan profesional saya menghargai proses itu.

Bapak kemarin sempat marah-marah ke menteri karena kurang ada sense of crisis bahkan sempat keluar kata-kata jika direshuffle maka saya kan reshuffle. Jadi pak (reshuffle-nya)?

Saya kan mengingatkan kondisinya krisis sehingga aura dalam bekerja juga haris berbeda. Channel-nya harus dipindah dari channel yang biasa ke channel extraordinary kalau bekerja biasanya 12 jam sehari dan sekarang bekerja menjadi 20 jam misalnya karena memnag kondisinya berbeda kalau itu tidak dilakukan maka kita akan sulit keluar dari krisis. Itu yang selalu saya tekankan dan bahwa.

Untuk perform menteri saya lihat setiap hari, minggu, setiap bulan. Reshuffle-nya kapan, ya bisa minggu ini, minggu depan, bisa bulan depan atau tahun depan. (Pra/Iam/X-10)

 

VIDEO TERKAIT:

Baca Juga

MI/M Irfan

Mendagri Klaim Sudah Ingatkan KPU dan Bawaslu

👤Antara 🕔Selasa 19 Januari 2021, 21:52 WIB
Mendagri menghimbau agar menyudahi mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah jika pemenang sudah hampir ditetapkan oleh...
MI/M IRFAN

Kejagung Periksa Enam Saksi Terkait Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

👤Tri subarkah 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:32 WIB
Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Badan Pengelola Jaminan Sosial...
MI/Susanto

Mendagri Wanti-wanti Potensi Konflik Kepentingan Panja Pilkada

👤Sri Utami 🕔Selasa 19 Januari 2021, 20:10 WIB
Mendagri menilai pergumulan bisa terjadi, karena adanya usaha partai politik tertentu untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya