Kamis 26 November 2020, 05:05 WIB

Edhy Prabowo Sudah Dibidik Sejak Agustus 2020

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Edhy Prabowo Sudah Dibidik Sejak Agustus 2020

MI/Andri Widiyanto
Menteri KKP Edhy Prabowo, langsung ditahan usai diperiksa, di Gedung KPK.

 

MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Agustus 2020. Edhy ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

"Kalau dilihat dari surat perintah penyelidikan kami mulai di bulan Agustus," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Karyoto mengatakan sepanjang Agustus tersebut KPK mengolah data mulai dari memetakan penyelidikan. Kemudian mengumpulkan berbagai informasi dengan teknologi maupun perbankan.

"Ini semuanya kita olah, kita ramu, sehingga kita bisa membuat sebuah potret kejadiannya," ujar Karyoto.

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Enam orang tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM)serta Edhy Prabowo.

Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK yakni APM dan AM. KPK mengimbau kepada dua tersangka segera menyerahkan diri ke KPK. Di sisi lain, Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,4 miliar dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

baca juga: Menteri Edhy Terjerat Ekspor Benur

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-3)

Baca Juga

ANTARA/OLHA MULALINDA

Respons Positif dari Mereka yang Divaksinasi

👤Antara 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:29 WIB
Vaksinasi menjadi cara cepat untuk bisa mengakhiri...
Antara

KPK Dalami Bagi-bagi Mobil dari Edhy Prabowo

👤Sri Yanti Nainggolan 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 22:25 WIB
Santer kabar mobil itu diberikan Edhy ke pemain bulu tangkis dan...
Komjen Listyo Sigit

Listyo harus Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi

👤Ant 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 20:57 WIB
“Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya