Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tinggal menghitung hari. Namun, banyak kalangan milenial yang belum mengenal rekam jejak pasangan calon (paslon) kepala daerah.
“Hal ini merupakan tanda bahaya. Karena dapat diartikan anak muda masih kurang peduli dengan calon pemimpin di daerah mereka. Atau yang terjadi sebaliknya, calon pemimpin daerah masih berjarak dengan anak muda," ujar Komisaris Warga Muda Wildanshah dalam keterangan resmi, Rabu (25/11).
Kondisi itu tecermin dari survei gabungan yang dilakukan Warga Muda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Campaign.com, Golongan Hutan dan difasilitasi oleh Change.org Indonesia. Terdapat 9.087 responden di 34 provinsi yang mengikuti survei, dengan mayoritas usia 17-30 tahun.
Baca juga: Bawaslu Temukan 38 Hoaks dan Ratusan Konten Negatif
Menurut Wildanshah, situasi ini akibat minimnya interaksi, sosialisasi, kontribusi dan kolaborasi terhadap komunitas anak muda. Hasil survei juga mempertegas urgensi peningkatan akses dan pengetahuan politik anak muda. Sehingga, dapat terlibat aktif dalam pembangunan di daerah.
Sebanyak 82% responden merupakan anak muda di rentang usia 17-30 tahun. Mereka juga warga muda yang aktif menggunakan media sosial. Survei diadakan selama satu bulan, yakni 12 Oktober-10 November 2020.
Direktur Kerjasama Change.org Indonesia Desma Murni berpendapat calon kepala daerah seharusnya merangkul anak muda. Bukan hanya sebagai konstituen, atau target pengumpulan suara setiap lima tahun sekali. Para kandidat harus mendengarkan suara dan melibatkan anak muda.
Survei turut menemukan bahwa 42% responden menganggap persoalan terbesar di daerah adalah ekonomi dan kesejahteraan. Termasuk, kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Baca juga: Kreativitas Kampanye Peserta Pilkada Dinilai Masih Minim
"Lalu disusul dengan masalah infrastruktur (13%), penegakan hukum (11%), lingkungan (10%) dan pendidikan 9%. Meski mayoritas responden menganggap persoalan terbesar di daerah adalah ekonomi dan kesejahteraan," papar Desma.
Terkait masalah kebencanaan, 85% responden menganggap program tangguh bencana penting untuk diadopsi dalam visi misi program kandidat. Hal itu mencakup strategi mitigasi kebencanaan. Apalagi untuk daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana.
Lima masalah kebencanaan yang paling penting untuk diselesaikan adalah pandemi Covid-19 dan wabah penyakit menular lainnya (24%), pencemaran air dan udara (21%), kemudian banjir dan longsor (15%).(OL-11)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved