Ketimpangan Ekonomi Bisa Munculkan Ketegangan Sosial

KEKUASAAN oligarki saat ini semakin tumbuh subur di Indonesia. Hal ini, ungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) pada era 2009-2014 Dipo Alam, terbukti dalam penyusunan undang-undang dan pengalokasian APBN yang dikuasai segelintir kaum minoritas tersebut. 

“Oligarki minoritas menguasai perekonomian nasional dan pemerintahan. Padahal, oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam negara justru hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligarch,” tutur Dipo saat meluncurkan buku berjudul Demokrasi di Masa Pandemik di Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Dipo, fenomena itu menyebabkan masyarakat mayoritas semakin tersingkir dalam kegiatan perekonomian nasional. Kekuasaan yang dimiliki para oligarki tersebut berdampak pula pada munculnya intoleransi ekonomi. 

Hal ini terbukti ketika masyarakat mayoritas tidak dilibatkan dalam penyusunan undang-undang, APBN, RUU Korona, termasuk omnibus law  UU Cipta Kerja. “Kita juga perlu mengingatkan diri sendiri bahwa demokrasi itu harus melindungi kelompok minoritas. Namun, hal tersebut, harus juga dibarengi dengan keadilan terhadap kaum mayoritas, yang tidak boleh diabaikan begitu saja,” imbuh Dipo.

Dipo menambahkan, pihak Bank Dunia telah mengingatkan bahwa melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam 15 tahun terakhir akan berisiko menimbulkan ketegangan sosial. “Di tengah keberagaman suku dan agama maka risiko yang kita hadapi bisa meningkat berkali-kali lipat,” ujarnya.

Intelektual Nahdatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla menambahkan, saat ini terjadi fenomena mencemaskan dalam demokrasi di Indonesia. Pasalnya, ada sebagian kalangan elite pemerintahan dan masyarakat umum yang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi dan politik Tiongkok yang terpimpin cocok bagi Indonesia. 

“Demokrasi oleh sebagian pejabat dianggap tidak efektif dalam menangani pandemi dan mengundang investasi. Perkembangan ini sangat mencemaskan,” ujarnya.

Ulil menyebut muncul semacam dilema antara kebebasan politik dan pemberantasan korupsi yang berdampak buruk pertumbuhan ekonomi. Apalagi salah seorang pejabat di lingkungan Istana menyebutkan pemberantasan korupsi tidak menguntungkan bagi investasi. “Padahal pertumbuhan ekonomi dan kebebasan politik tidak kontradiktif,” tandasnya. (P-2)