Selasa 17 November 2020, 14:48 WIB

Kemendagri Mentahkan Tudingan Anies tidak Ada Imbauan Prokes

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Kemendagri Mentahkan Tudingan Anies tidak Ada Imbauan Prokes

Ilustrasi
Pilkada

 

KEMENTERIAN Dalam Negeri membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tidak adanya surat resmi untuk mengingatkan menaati protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penindakan tegas berupa sanksi justru rutin dilayangkan terhadap pasangan calon yang melanggar prokes.

"Kalau misalnya Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) mengatakan tidak ada teguran terhadap pelanggaran protokol kesehatan ini datanya ada," ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal dalam konferensi pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Safrizal menyebut Badan Pengawas Pemilu telah melakukan monitoring pelaksanaan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada. Berdasarkan data yang ia miliki Bawaslu telah menegur kurang lebih 306 pelanggaran prokes.

"(Pelanggaran prokese) seperti tidak disiplin menggunakan masker dan berkerumun. Tentu saja peraturannya berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020," jelasnya.

Sebanyak 306 pelanggaran terjadi saat kampanye tatap muka yang telah digelar sebanyak 13.646 pertemuan. Namun data pelanggaran tersebut hanya disampaikan kepada kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga : Belum Tahu Gubernur Jabar, Kemendagri Tunggu Pemeriksaan Anies

"Data-data ini tidak kita paparkan dihadapannya Gubernur DKI Anies, tetapi (daerah penyelenggara pilkada) kita paparankan," tuturnya.

Kemendagri, kata Safrizal melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali untuk memantau pelanggaran prokes saat kampanye. Ia menekankan pemerintah serius untuk mencegah klaster baru dalam pilkada.

"(Evaluasi) dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan pasangan calon, tim kampanye, (hingga) masyarakat yang menghadiri kampanye secara pertemuan (terbuka)," jelasnya

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersikap proaktif dengan melayangkan surat peringatan. Menurut dia, tidak ada kepala daerah di Indonesia yang mengirimkan surat peringatan untuk mengantisipasi potensi kerumunan.

"Lihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?" ujar Anies usai rapat pengesahan Raperda APBD-P DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/11). (OL-2)

 

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Perlu Upayakan Penurunan Biaya Produksi Listrik Panas

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 09 Maret 2021, 11:25 WIB
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 berhasil menurunkan belanja modal mereka sebesar...
Ist/DPR

Kritik Muhammadiyah Terhadap PJP Harus Dijawab Mendikbud

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 09 Maret 2021, 11:16 WIB
PP Muhammadiyah telah mengeritik konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP), karena menghilangkan frasa agama dalam...
ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

DPR Dorong Investasi Penyediaan Air Minum dengan Skema KPBU

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 09 Maret 2021, 10:42 WIB
DPR mendorong lebih banyak investasi infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui inovasi pembiayaan dalam bentuk skema Kerja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya