PASCATEWASNYA satu prajurit TNI, Pratu Firdaus Kurniawan yang ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB), Jajaran Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III memastikan pasukan TNI dan Polri tetap melanjutkan operasi penegakan hukum terhadap KKSB di wilayah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.
Asops Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Suswatyo, mengatakan operasi penegakan hukum terhadap KKSB di wilayah Sugapa dan sekitarnya itu tidak akan terhenti pascatewasnya satu prajurit TNI.
“Kami tetap melanjutkan operasi sampai daerah kompleks Sugapa menjadi lebih aman lagi ke depan. Kami tidak akan mundur, tetap melaksanakan tugas operasi di sana,” ujarnya, di Timika, kemarin.
Kehadiran aparat TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, lanjut Suswatyo, semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah itu agar bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa rasa takut dan terancam keselamatan jiwa mereka akibat ulah KKSB yang terus melakukan teror penembakan ke warga sipil, petugas pemerintah, maupun aparat keamanan.
Pratu Firdaus yang tergabung dalam Batalyon Raider 400, gugur setelah tertembak KKSB di wilayah Titigi, Intan Jaya, Jumat (6/11).
Dalam kontak tembak itu, rekan Firdaus, yaitu Pratu Arbi juga tertembak pada kakinya, tetapi masih bisa diselamatkan dan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mimika.
Jenazah Pratu Firdaus pada kemarin pagi dievakuasi dari Sugapa ke Timika menggunakan helikopter, dan pada siangnya diberangkatkan ke Jakarta dengan penerbangan dari Bandara Mozes Kilangin Timika.
Rencananya, jenazah Pratu Firdaus akan diterbangkan pada Minggu (8/11) pagi menuju Yogyakarta untuk dikebumikan di kampung halamannya di daerah Kebumen.
Konflik antara aparat keamanan dan pihak KKSB di wilayah Intan Jaya dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan gugurnya sejumlah warga baik dari kalangan aparat, anggota KKSB, maupun warga sipil lainnya.
Evaluasi sistem hankam
Saat dihubungi secara terpisah, Pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menyarankan pemerintah sebaiknya mengevaluasi sistem per- tahanan keamanan dan intel yang beroperasi di Papua.
Pasalnya, aktivitas gangguan keaman an di wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak mengalami penurunan.
“Misalnya, evaluasi pada satgas gabungan TNI/Polri yang sudah bertugas sejak 2017 terutama divisi penegakan hukum yang harus menghadapi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM,” katanya.
Lebih lanjut, Adriana menyebutkan, hingga saat ini kontak senjata di wilayah tersebut cenderung meningkat sejak Desember 2018.
“Ini terutama sejak terjadinya peristiwa kekerasan di Kabupaten Nduga dan kemudian terjadi demo kasus rasialisme di Surabaya pada Agustus 2019. Itu berlanjut hingga hari ini,” tambahnya.
Menurut Adriana, penataan sistem hankam dan intel di Papua juga perlu dikaitkan dengan kebijakan pusat untuk menambah pos koramil di wilayah Pegunungan Tengah. Kebijakan itu, ungkapnya, harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan tokoh lokal.
“Ini perlu karena masyarakat yang trauma akibat konflik bersenjata,” jelasnya lagi.
Adriana juga menyarankan agar se- luruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik gubernur maupun bupati harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tersebut dalam menghadapi TPNPB-OPM.
“Apalagi ada pilkada serentak bulan depan,” pungkasnya.
Di lain pihak, juru bicara Komisi Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Komnas TPNPB), Sebby Sambom, mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan TNI/Polri di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. (Ant/X-7)
