Pengamat LIPI Evaluasi Sistem Keamanan di Papua

PENGAMAT Papua dari LIPI Adriana Elisabeth menyarankan agar pemerintah mengevaluasi sistem pertahanan keamanan dan intel yang beroperasi di Papua. Pasalnya, aktivitas gangguan keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak mengalami penurunan.

“Evaluasi sistem hankam dan intel seperti satgas gabungan TNI/Polri yang sudah bertugas sejak 2017 terutama divisi gakkum yang harus menghadapi TPNPB-OPM,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Ia menyebutkan, hingga saat ini kontak senjata di wilayah tersebut cenderung meningkat sejak Desember 2018. “Ini terutama sejak terjadinya peristiwa kekerasan di Kabupaten Nduga dan kemudian terjadi demo kasus rasisme di Surabaya pada Agustus 2019. Dan itu berlanjut hingga hari ini,” ungkapnya.

Menurutnya, penataan sistem hankam dan intel di Papua juga perlu dikaitkan dengan kebijakan pusat untuk menambah pos koramil di wilayah Pegunungan Tengah. Kebijakan ini, ungkapnya, harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan tokoh lokal.

“Ini perlu karena karena masyarakat yang traumatik karena konflik bersenjata,” jelasnya.

Adriana juga menyarankan agar seluruh kepala daerah di Provinsi Papua, baik gubernur dan bupati, juga harus bertanggungjawab atas keamanan di wilayah tersebut dalam menghadapi TPNPB-OPM ini. “Apalagi ada pilkada serentak bulan depan,” pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain